Kinerja Perusda Karanganyar Mengecewakan

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Geliat tak menguntungkan terlihat di sejumlah badan usaha milik Pemkab Karanganyar. Apotek Sukowati yang merupakan salah satu badan usaha itu, bakal dijual ke BUMN.

“Ini kenapa Apotek Sukowati enggak mati-mati. Lebih baik dimerger saja dengan Kimia Farma. Syukur-syukur status pegawainya bisa diperjuangkan. Kimia Farma kan BUMN, enggak mungkin bangkrut,” kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam rapat pendapatan daerah di ruang Podang 1 Kantor Setda, Senin (19/8).

Ia menerima informasi keuntungan Apotek Sukowat hanya Rp 38 juta pada 2018. Jumlah itu tidak signifikan mengingat setorannya ke kas daerah juga macet di tahun sebelumnya. Penggabungan ke PT Kimia Farma (Persero) dinilai paling realistis. Apalagi, Apotek Kimia Farma telah bekerja sama dengan Pemkab Karanganyar dalam bentuk sewa lahan di tengah kota. Dalam rapat tersebut, Juliyatmono juga pesimistis target pendapatan daerah dari pajak galian golongan C terpenuhi. Usulan target Rp 300 juta pada APBD perubahan 2019, dirasa berat.

Kemudian, bupati menyesalkan setoran dari Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PUDAU) belum terlaksana. Pada tahun lalu, hanya bisa menyetor Rp 250 juta dari sektor usaha kolam renang Intanpari dan penjualan tiket masuk Grojogan Sewu. Sikap tidak taat pajak juga membuat pendapatan daerah kurang maksimal. Salah satunya, tunggakan uji KIR kendaraan bermotor milik Pemkab Karanganyar yang dipakai operasional dinas.

Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Narimo mengatakan sektor penyumbang PAD telah dipetakan. Namun, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak memang kurang. Misalnya pada pajak hotel dan restoran.

“Direncanakan mendapat Rp 5 miliar dari pajak hotel dan restoran di tahun 2020. Kami sudah memakai sistem e-billing. Tapping box dipasang di 18 tempat usaha itu untuk mengawasi transaksinya. Akan ditambah dua lagi alat tersebut. Ini upaya agar pajaknya sesuai dan dibayarkan ke pemerintah,” katanya.

Pemasangan tapping box juga rawan dimanipulasi. Bisa jadi, perangkat tersebut dinonaktifkan pemilik usaha agar mengelabui pencatatan transaksi. Mengenai hal ini, Bupati Juliyatmono memerintahkan Satpol PP supaya menutup tempat usaha yang melakukan kecurangan itu. (Lim)

 

 

BERITA REKOMENDASI