Kisruh Seleksi Perdes, Ketua DPRD Sragen Siap Panggil LPPM

Editor: Ary B Prass

SRAGEN, KRJOGJA.com – Kisruh pekaksanaan seleksi perangkat desa (Perdes) di sejumlah desa di Sragen menjadi antensi khusus DPRD. Bahkan legislatif bersiap memanggil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) selaku pihak ketiga pekaksana ujian.
Ketua DPRD Sragen, Suparno kepada wartawan Senin (20/12/2021) Suparno mengatakan, pihaknya sudah menerima surat aduan terkait dugaan kejanggalan pelaksanaan seleksi Perdes di Sragen. Surat aduan yang diterima eberapa hari lalu datang dari para peserta seleksi di salah satu desa di Kecamatan Ngrampal.
“Kemarin ada surat aduan masuk. Tapi saya belum baca semua karena baru tiba dari agenda di Jakarta. Besok akan saya lihat dan saya kaji dulu. Tapi sepintas saya lihat ada beberapa poin mengadukan kejanggalan seleksi perdes,” ujarnya.” paparnya.
Legislator asal PDIP itu mengatakan akan segera mencermati poin-poin dugaan kejanggalan dan aduan dalam surat itu. Jika memang bisa didukung bukti yang menguatkan dan ada benang merah dengan dugaan kejanggalannya, pihaknya juga akan segera mengambil langkah tegas.
Mengingat sorotan ditujukan pada proses ujian dan penilaian dari LPPM, Suparno menyebut tidak menutup kemungkinan akan memanggil LPPM Unibersitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) selaku penyelenggara ujian yang disebut dalam aduan itu.
“Pasti, nanti akan kita tindaklanjuti, kita panggil LPPM-nya (UMS). Tapi akan saya kaji dulu aduannya. Bagaimana apakah bisa dibuktikan apa tidak,” tegasnya.
Menurutnya, pemanggilan dipandang perlu untuk mengklarifikasi beberapa aduan dan indikasi kejanggalan. Jika memang ada ketidaksesuaian agar bisa diluruskan.
“Saya minta pemkab juga bisa tegas. Kalau memang ada yang nggak benar, segera ambil tindakan dan diluruskan,” tandasnya.
Suparno mengakui jika seleksi Perdes memang sangat rentan. Apalagi jika sudah ditumpangi muatan-muatan politis yang bisa membuat pelaksanaan mengabaikan tujuan mencari SDM perangkat yang berkompeten.
“Kalau ada yang minta Perda dirubah, nggak mungkin sehari dua hari dilakukan. Makanya ini aduan yang masuk perlu kita kaji,” tambah Suparno.

BERITA REKOMENDASI