Klaim JKN Lebih Berat, Pengusaha Didorong Sediakan Obat dan Makanan Bermutu

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendorong penyedia obat dan makanan skala rumah tangga memberikan jaminan kualitasnya melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Konsumsi obat dan makanan bermutu mencegah terjangkit penyakit. Apalagi, di saat biaya berobat makin memberatkan. Hal itu disampaikan Bupati Karanganyar, Juliyatmono usai menandatangani kesepakatan dengan BPOM Semarang terkait perizinan pangan dan obat olahan di rumah dinasnya.

Dia mengatakan, obat alternatif menjadi salah satu solusi berobat dengan biaya terjangkau di masa sekarang. Perubahan kebijakan jaminan kesehatan nasional berdampak pada kemampuan beli masyarakat, terutama saat premi BPJS kesehatan naik. Melalui produk makanan dan obat terstandar BPOM, masyarakat diberi alternatif cara berobat yang murah dan berkualitas.

“Kalau premi naik 100 persen, uangnya untuk membayar dari mana? Pemkab Karanganyar sendiri mengakaver BPJS kesehatan 54 ribu jiwa warganya. Yang dicadangkan dari APBD tidak akan cukup. Obat alternatif yang berkualitas menjadi salah satu solusi bagi pasien,” katanya.

Disebutnya, premi BPJS Kesehatan 54 ribu warga Karanganyar dibiayai APBD kabupaten dan APBN. Juliyatmono mengatakan, porsi APBD yang terserap lebih besar dalam program tersebut. Menurutnya, mengurangi jumlah penerima bantuan iuran (PBI) mustahil dilakukan, jika hanya bertujuan menghemat anggaran. Saat ini saja, Pemkab sudah menaikkan anggaran JKN di APBD perubahan menjadi Rp 16,5 miliar dari sebelumnya di APBD I Rp 14,5 miliar. Itupun masih kurang banyak jika kenaikan premi resmi diberlakukan tahun 2020.

“Harapannya dengan tumbuhnya UMKM yang sukses, mereka bisa mandiri membayar premi. Tidak lagi bergantung pemerintah. Maka dari itu cara mengembangkan UMKM terus digenjot,” katanya.

Kepala BPOM Semarang, Safriansyah mengatakan pendaftaran makanan dan obat buatan UKM bertujuan menumbuhkan usaha yang berdaya saing. Ia berharap produk lokal lebih diminati dibanding produk luar.

“MoU ini perlu ditindaklanjuti OPD lain, terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan terkait pembinaan dan pengawasan,” katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI