Komisi X DPR RI Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Editor: Ivan Aditya

SRAGEN, KRJOGJA.com – Rombongan Komisi X DPR RI mengunjungi Kabupaten Sragen, Senin (15/03/2021). Para wakil rakyat ini ingin mendengar langsung aspirasi guru honorer yang menuntut kesejahteraan dan kesetaraan.

Kunjungan kerja yang digelar di rumah dinas (Rumdin) Bupati Sragen ini selain dihadiri perwakilan guru honorer, juga dihadiri sejumlah tokoh elemen pendidikan seperti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat.

Kepala Disdikbud Sragen, Suwardi menyampaikan, para Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) atau guru honorer berharap statusnya dinaikkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Baik itu melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, banyak guru honorer yang ijazahnya belum memenuhi ketentuan. Meski sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. “Misalnya belum punya S1, agar itu diakomodasi karena sudah lama berjuang dan mengabdi,” ujar Suwardi.

Ia menyampaikan ada masalah krusial yakni soal anggaran jika mereka nantinya diangkat sebagai ASN. ”Tadi dalam pertemuan sudah disanggupi berapa pun yang diangkat, bisa dicukupi. Kami sampaikan juga untuk prioritas pengangkatan dengan indikator tertentu bagi yang sudah lama mengabdi,” terangnya.

Suwardi menjelaskan di Sragen ada sebanyak 1.938 guru honorer. Itu belum termasuk jumlah guru agama. Selain itu kuota guru seperti mata pelajaran (mapel) olahraga dan lainya juga kurang. ”Harapannya bisa dimaksimalkan semua agar bisa mengikuti seleksi,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) honorer menjad ASN Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan tenaga honorer sudah menjadi masalah di Indonesia sejak 2005. Pemerintah telah berproses untuk menyelesaikan masalah ini. Pada 2018 DPR RI sudah melakukan rapat gabungan hingga sampai ada kebijakan tenaga K2 diangkat.

”Kesimpang siuran informasi soal seleksi bagi guru membuat mereka panik. Tapi ini ada titik terang, bahwa mereka tidak perlu mengikuti tes seperti yang mereka takutkan. Hanya tes bidang studi sesuai yang mereka ajarkan. Sehingga mereka paham dan lulus,” tegas Agustina.

Agustina menyampaikan soal penganggaran, APBN sebenarnya cukup untuk menampung pengangkatan semua honorer. Namun terbentur undang-undang soal rekrutmen ASN. Sehingga perlu disiapkan kuota dengan pengajuan masing-masing pemerintah kota/kabupaten. ”Pemerintah pusat menyampaikan mereka yang diangkat menjadi beban APBD, uangnya dikirim dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU),” tambahnya. (Sam)

BERITA REKOMENDASI