Kompensasi Ongkos Bongkar Hangus

Editor: Ivan Aditya

SOLO, KRJOGJA.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) urung mengeksekusi 23 hunian warga pada tanah Hak Pakai (HP) 105 Kelurahan Jebres hingga batas akhir pengosongan Senin (08/10/2018), sebagaimana tertuang dalam surat perintah pengosongan yang telah dikirimkan pekan lalu. Kendati begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berketetapan mencabut kompensasi ongkos bongkar serta menutup ruang negosiasi ulang, sehingga proses eksekusi dapat dilakukan setiap saat.

Kepala Satpol PP, Sutarja mengungkapkan tenggat waktu pengosongan memang telah berakhir, hanya saja hal itu tidak serta merta diikuti dengan eksekusi. "Jika warga memang telah mengosongkan lahan namun jika belum pada saatnya nanti terpaksa dilakukan pembongkaran paksa, dengan konsekuensi warga kehilangan hak kompensasi pemberian bantuan ongkos bongkar," tegasnya.

Sejauh ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembongkaran, diantaranya Kepolisian, Bagian Hukum, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan sebagainya. Unsur aparat terkait tersebut harus lengkap untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan waktu pembongkaran, sembari menunggu inisiatif warga untuk membongkar secara mandiri. Dari 23 warga penghuni tanah HP 105 atas nama Pemkot Solo sebagian telaha menyampaikan kesediaan menerima kompensasi yang ditawarkan, diantaranya ongkos bongkar Rp 65 ribu per meter persegi dan ongkos angkut senilai Rp 500 ribu per bangunan.

Selain itu, Pemkot Solo juga menawarkan hunian pengganti di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa), serta kios di Pasar Panggungrejo bagi warga yang kebetulan memiliki usaha di rumah masing-masing. Hanya saja, Sutarja masih enggan membuka data warga yang telah menyampaikan kesediaan membongkar rumah dan berpindah ke lokasi lain. "Kalau dari sisi jumlah, fifty-fifty begitulah," ujarnya.

Sementara itu, berdasar pemantauan KR di lapangan menyebutkan, bertepatan dengan batas akhir perintah pengosongan, sejumlah warga penghuni tanah HP 105 bergerombol di salah satu sudut permukiman tersebut, sembari berjaga-jaga atas berbagai kemungkinan yang harus dihadapi. Mereka mengaku masih ingin melakukan negosiasi langsung dengan Walikota FX Hadi Rudyatmo, sebelum dilakukan penggusuran.

"Kami sebenarnya bersedia dipindahkan, namun harus diberikan kompensasi yang memadai, tak seperti tawaran selama ini yang hanya berupa bantuan ongakos biongkar dan angkut," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya dengan dalih belakangan diantara warga muncul saling curiga. (Hut)

BERITA REKOMENDASI