Korban KDRT Butuh Pendampingan Usaha

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemkab Karanganyar mengusulkan program pendampingan wirausaha mandiri bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal itu bagian dari pemulihan psikologis dan memutus rantai perilaku serupa.

"Tidak sedikit kasus KDRT dipicu persoalan ekonomi. Pada ranah penyelesaian, perlu dipikirkan keberlanjutan keluarga itu dengan mencari akar persoalan. Yakni memberikan santunan dan modal usaha," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Agus Heri Bindarto kepada KRJOGJA.com, Kamis (22/02/2018).

Pendampingan bersifat hibah ke korban belum diagendakan di APBD 2018. Sehingga, ia mengusulkan saat reses anggota DPR RI komisi VIII, Rabu (21/02/2018) kemarin. Saat itu, ia menginformasikan 40 kasus KDRT tahun 2016 dan 27 kasus ditangani di 2017. Seluruhnya terselesaikan di tataran mediasi namun tak banyak kasus didampingi sampai korbannya mandiri.

"Hanya tiga sampai empat kasus dari seluruh yang kami tangani, didampingi sampai mandiri. Ada yang diberi modal usaha dan ada yang disekolahkan sampai lulus. Kalau enggak demikian, khawatirnya korban KDRT tetap terpuruk dan mengulangi atau menerima perilaku buruk," katanya.

Baca Juga : 

Pembangunan Jalan Tol Bakal Dongkrak Pariwisata Solo
Duaarr.. Kaca Bus yang Dikemudikan Walikota Solo Pecah!
Atasi Kerugian Panen Raya, Petani Tak Hanya Jual Gabah

Lebih lanjut dikatakannya, korban KDRT patut masuk database masyarakat rentan sosial yang dihimpun Kementrian Sosial. Ketika pemerintah pusat mengucurkan anggaran, para korban langsung bisa memperoleh bantuan itu.

"Semua bantuan disalurkan sesuai data base sosial di pusat. Jadi, entah itu korban KDRT hingga warga miskin, harus masuk data base agar bisa diberpihaki anggaran pemerintah," katanya.

Sekda Karanganyar, Samsi mengatakan 257.524 jiwa dari total 896.991 jiwa penduduk Karanganyar adalah anak-anak. Sedangkan separuh dari total penduduk adalah perempuan.

"Anak merupakan generasi penerus bangsa. Maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi mereka. Jangan sampai mereka terkena kekerasan,” katanya Samsi.

Dikatakan, butuh kesadaran semua kalangan agar kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan berkurang. Terpenting, orang tua harus bisa melindungi, mendidik dan mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan, dan dilingkungan tempat tinggal.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti dalam kesempatan reses di Karanganyar memastikan pemerintah tengah serius merumuskan problem sosial, terutama soal perempuan dan anak. "Hak-hak perempuan dan anak dilindungi regulasi yang kuat dan pas. Tidak seperti aturan perundangan sebelumnya yang bias dan memunculkan celah pelanggaran," katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI