Korupsi, 2 ASN Sragen Dipecat!

Editor: KRjogja/Gus

SRAGEN, KRJOGJA.com – Dua aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Sragen diberhentikan dengan tidak hormat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir lantaran terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini selaras dengan kebijakan kebijakan pemerintah pusat yang akan memberhantikan ribuan ASN yang terlibat korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sragen, Sarwaka, saat diwawancarai Selasa (18/9) mengatakan, dua ASN yang diberhentikan karena korupsi tersebut masing-masing terjadi pada 2016 dan 2017. Sedangkan untuk 2018, sejauh ini belum ada yang diberhentikan dengan kasus yang sama.

Tapi Sarwaka menolak merinci identitas dua ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut. "Kami sesuai aturan saja. Yang jelas mereka yang kami berhentikan tidak hormat tersebut adalah ASN di lingkup Pemkab Sragen. Identitas lengkapnya tidak usah," ujarnya.

Terpisah, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengaku mendukung penuh rencana pemerintah pusat yang memberhentikan ribuan ASN yang terlibat korupsi tahun ini. Langkah tegas seperti itu perlu dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah memerangi korupsi. "Itu sebuah wacana yang harus kami dukung. Saya mendukung sepenuhnya," tegasnya,

Yuni, panggilan akrabnya, menilai ASN adalah cermin abdi negara. Saat para kepala daerah dituntut berkomitmen dan konsisten tidak korupsi, kalangan ASN punya tanggung jawab yang sama. "ASN juga harus melakukan hal yang sama (tidak korupsi). Jadi saat ada wacana untuk berbenah tentu sangat kami dukung. Semoga ke depan birokrasi kita bisa lebih baik, jujur, dan bersih," kata dia.

Ke depan, Yuni menilai pentingnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh para ASN. Caranya dengan memberikan pembinaan dan pemahaman mendalam secara berkelanjutan. Pendekatan seperti itu menurut Yuni sudah diterapkan di jajaran ASN Sragen. "Tekankan kepada ASN agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, regulasi, sehingga mereka tak terkena kasus," jelasnya.

Sedangkan Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas), Andang Basuki, menilai pembinaan hukum juga penting dilakukan kepada jajaran perangkat desa (perdes) dan kepala desa (kades) Sragen, tidak hanya ASN. Apalagi beberapa tahun terakhir anggaran yang dikelola pemerintah desa (pemdes) sangat besar. "Beberapa kades Sragen tersandung kasus hukum dalam pengelolaan anggarannya," kata kata dia. (Sam)

 

BERITA REKOMENDASI