KPUD Sinergikan Pendidikan Politik

SOLO, KRJOGJA.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mensinergikan pendidikan politik pemilih pemula dengan program penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) otomatis bagi pelajar berusia 17 tahun besutan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Integrasi program tersebut, diantaranya terwadahi dalam Galeri Literasi Demokrasi sebagai wahana pendidikan politik dengan varian kegiatan antara lain knowledge sharing, publik speaking, sonjo pemilih pemula, simulasi pencoblosan, dan sebagainya.

Ketua KPUD Solo, Agus Sulistyo, menjawab wartawan usai peresmian Galeri Literasi Demokrasi di kantor KPUD, Kamis (14/12/2017) mengungkapkan, pendidikan politik serta penerbitan e-KTP otomatis, kendati merupakan dua hal berbeda, sejatinya memiliki kesamaan momentum. Ketika warga negara memasuki usia 17 tahun, secara administrasi kependudukan berhak mengantongi e-KTP, demikian halnya yang bersangkutan memiliki hak politik yanag sering diistilahkan sebagai pemilih pemula.

Kabijakan Pemkot Solo melakukan rekam data kepada pelajar di sekolah-sekolah, lalu menerbitkan e-KTP saat yang bersangkutan berusia 17 tahun, menurut Agus sebagai momentum luar bisa. Terlebih, selain menerima e-KTP, mereka juga memperoleh kiriman kartu ucapan selamat ulang tahun yang ditandatangani walikota. "Kami ingin menambah kesan pada momentum tersebut dengan menempatkannya sebagai warga negara yang resmi memiliki hak politik," ujarnya.

Dalam kapasitas sebagai pemilih pemula, menurutnya, tentu saja perlu diberikan pemahaman-pemahaman tentang demokrasi, diantaranya difasilitasi dalam Galeri Literasi Demokrasi. Berbagai sarana pendidikan politik disediakan dalam galeri tersebut, diantaranya ruang simulasi pencoblosan, ruang diskusi, literatur tentang demokrasi, dokumentasi video Pemilihan Umum (Pemilu) dari masa ke masa, sejarah walikota Solo, dan lain-lain.

Sejarah walikota Solo dari masa ke masa, menurut Agus cukup unik, dan mungkin belum banyak diketahui masyarakat, terutama kalangan pemilih pemula. Ada walikota yang hanya bertugas selama 2 bulan, ujarnya, ada pula walikota yang masih berstatus mahasiswa, bahkan ada tokoh yang mengangkat dirinya sendiri sebagai walikota. Setidaknya, dinamika sejarah kepemimpinan semacam itu, dapat dijadikan acuan perjalanan demokrasi lokal, sekaligus pijakan membangun demokrasi ke depan agar lebih baik dan berkualitas.

Menjawab peran kalangan pemilih pemula dalam berbagai pesta demokrasi, Agus menyebutkan, tingkat partisipasi mereka tercatat cukup tinggi, antara 80 persen hingga 94 persen. Bahkan saat pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang pada umumnya tingkat partisipasi pemilih di bawah 70 persen, khusus untuk pemilih pemula mampu menyentuh angka 80 persen.(Hut)

 

BERITA REKOMENDASI