Kunker ke Kalimantan, Dewan Habiskan Rp 700 Juta

SRAGEN, KRJOGJA.com – Sejumlah elemen masyarakat Sragen menyoroti agenda kunjungan kerja (Kunker) 45 anggota DPRD setempat selama tiga hari ke Kalimantan. Kunker panitia khusus (Pansus) ke Balikpapan dan Banjarmasin untuk studi banding enam rancangan perda (Raperda) inisiatif ini menghabiskan anggaran hingga Rp 700 juta.

Agenda Kunker Pansus I dan II membahas enam Raperda tersebut sempat menjadi bahan perbincangan berbagai elemen warga Sragen, Jumat (20/10). Sekretaris DPRD Sragen, Joko Saryono saat dikonfirmasi membenarkan agenda Kunker Pansus ke Banjarmasin dan Balikpapan tersebut.

Menurut Joko, sebanyak 45 orang anggota dewan memang melakukan Kunker ke dua kota di Kalimantan selama tiga hari ke depan. Kunker digelar untuk mematangkan pembahasan enam Raperda inisiatif DPRD diantaranya Raperda Perparkiran, Pengelolaan Limbah Domestik, PDAM, hingga Pengelolaan Aset. "Anggaran kunjungan total sekitar Rp 700 juta. Itu sudah meliputi semua biaya mulai pesawat, hotel, sampai public hearing. Kunjungan ini sudah diagendakan sebelumnya oleh Badan Musyawarah (Banmus), tidak ada istilah dadakan," ujarnya.

Mantan anggota DPRD Sragen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Saiful Hidayat menyayangkan agenda Kunker ke Kalimantan dengan anggaran hampir Rp 700 juta itu. Selain tidak relevan dengan kepentingan pembahasan Raperda, kunjungan dengan biaya sebesar itu dinilai bentuk pemborosan anggaran.

Menurut Sauful, jika esensinya untuk mematangkan pembahasan Raperda Parkir dan Pengelolaan Limbah, tidak perlu jauh-jauh, cukup kunjungan ke Pemkot Solo yang sudah memiliki pengelolaan parkir bagus dan pengelolaan limbah yang menjadi peroncotohan nasional. Ia juga menyoroti beberapa item Raperda inisiatif yang dinilai hanya buang-buang anggaran karena tidak elevan dan kurang penting untuk masyarakat.

"Mbok wis sinau ke Solo saja yang sudah bagus. Kenapa harus jauh-jauh ke Kalimantan yang biayanya besar. Kalau niat bekerja, Raperda inisiatif itu harusnya yang belum ada dan impactnya dirasakan masyarakat. Bukan Perda Parkir yang sudah ada dan lebih pada dinas teknis," tandasnya.

Sementara, Ketua Pansus I, Sutrisno saat dikonfirmasi membantah agenda ke Kalimantan itu sekedar pelesir. Ia mengatakan Kunker untuk membahas produk hukum perlindungan buruh dan aset pemda. Kota Balikpapan dipilih karena salah satu kota yang representasinya baik untuk pembahasan Raperda tersebut. "Tidak asal sekedar pilih kota. Kami juga menyesuaikan kebutuhan dalam pembahasan," tandasnya.(Sam)

 

 

BERITA REKOMENDASI