Langgar Kontrak, Dua Proyek di Sukoharjo Terancam Denda

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pengerjaan sejumlah pembangunan di Sukoharjo mayoritas berjalan lancar dan selesai sesuai kontrak kerja. Meski begitu ada dua proyek yang masih dalam pengerjaan dan mengalami keterlambatan sehingga terancam dikenakan sanksi denda. Keduanya yakni rekanan pembangunan gedung baru DPRD Sukoharjo dan saluran di Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo Joanes Kardinto, Selasa (18/12) mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) menemukan dua proyek pembangunan yang dikerjakan menggunakan anggaran pemerintah masih dalam pengerjaan dan diperkirakan belum selesai sesuai kontrak kerja. Keduanya yakni pembangunan gedung baru DPRD Sukoharjo di wilayah Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo Kota dan saluran drainase di Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo Kota. 

Pembangunan diperkirakan tidak selesai mengingat kontrak kerja proyek gedung baru DPRD Sukoharjo maksimal 21 Desember. Namun sampai sekarang pengerjaan baru tergarap sekitar 87 persen lebih. Kekurangan diperkirakan tidak akan terkejar mengingat batas waktu pengerjaan tinggal tiga hari saja.

Kondisi serupa juga terjadi pada pembangunan saluran drainase di Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo Kota. Meski posisi sekarang masih dalam penyelesaian akhir namun diperkirakan juga belum bisa selesai sesuai kontrak kerja. 

Kejari Sukoharjo bahkan sudah meminta kepada rekanan kedua proyek untuk mempercepat pembangunan dengan mengeluatkan surat peringatan. Pendampingan juga masih terus dilakukan TP4D agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan dapat segera diselesaikan.

"Secara keseluruhan pengerjaan proyek pembanguhan di Sukoharjo berjalan lancar dan selesai sesuai kontrak kerja. Tapi kami memberikan catataan kepada dua proyek pembangunan karena dimungkinkan belum selesai sesuai kontrak kerja. Kecuali mereka mempercepat dan menambah pengerjaan mengingat batas waktu kontrak kerja tinggal beberapa hari sampai akhir Desember," ujarnya.

Meski kondisi sekarang mengalami keterlambatan pembangunan namun, Kejari Sukoharjo tetap optimis rekanan khususnya kedua proyek baik gedung baru DPRD dan saluran drainase Jalan Slamet Riyadi dapat diselesaikan. Sebab mereka masih bisa menyelesaikan pembangunan dengan mendapat tambahan waktu pengerjaan.

"Saat tambahan waktu pengerjaan pembangunan tersebut rekanan tetap dikenakan sanksi denda. Dengan kondisi seperti ini maka bisa saja rekanan dapat menyelesaikan pembangunan sampai akhir Desember ini," lanjutnya.

Diluar kedua proyek, Joanes mengatakan, rekanan pembangunan lainnya bisa dikatakan berhasil menyelesaikan tugasnya. Sebab pembangunan dapat dikerjakan dari awal sampai akhir selesai sesuai perencanaan.

Beberapa proyek tersebut seperti pembangunan empat pasar tradisional yakni Pasar Plumbon di Kecamatan Mojolaban, Pasar Kepuh di Kecamatan Nguter, Pasar Purwo di Kecamatan Weru dan Pasar Daleman di Kecamatan Baki. Pasar tersebut sekarang sudah jadi dan siap ditempati para pedagang. 

Pembangunan lainnya yang sudah jadi seperti ruang kelas dibeberapa sekolah, saluran drainase dan jalan. Hasil pembangunan tersebut sekarang sudah bisa dipakai oleh masyarakat.

"Hasil pembangunan yang sudah selesai juga kami lakukan pendampingan dengan melihat hasil kualitas bangunan dari pengecekan uji laboratorium," lanjutnya.

Uji laboratorium dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi yakni UNS Solo dan UMS Kartasura, Sukoharjo. Kedua kampus tersebut sengaja dilibatkan karena menjadi lembaga yang punya kewenangan berkaitan uji laboratorium termasuk berkaitan dengan hasil pengerjaan bangunan.

Hasil uji laboratorium menyatakan kualitas pembangunan sudah sesuai perencanaan dan belum ada temuan pelanggaran. Hal itu membuat TP4D lega karena rekanan mampu memenuhi tuntutan dengan memperhatikan hasil kualitas pembangunan. (Mam)

BERITA REKOMENDASI