Langgar Protokol Kesehatan Turnamen Badminton di Kertonatan Dibubarkan

Editor: Ary B Prass

SUKOHARJO (KRJogja.com- Turnamen badminton di Gedung Olahraga Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura dibubarkan paksa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona. Tindakan tegas dilakukan petugas karena kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona. Sebab turnamen badminton menimbulkan kerumunan massa.

Danramil Kartasura Kapten Inf Mardiyanto, Minggu (27/6/2021) mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan menimbulkan kerumunan massa berupa turnamen badminton digelar di Gedung Olahraga Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi acara.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura saat datang melihat secara langsung menemukan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona berupa kerumunan massa. Sebab dilokasi kegiatan dihadiri lebih dari 100 orang berasal dari peserta dan penonton.

Peserta turnamen badminton berasal dari Sukoharjo dan beberapa daerah lain di Indonesia. Kehadiran mereka selain melanggar aturan, juga rawan terjadi penyebaran virus Corona. Sebab kondisi sekarang masih pandemi virus Corona.

Melihat pelanggaran tersebut kemudian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura melakukan tindakan tegas berupa pembubaran paksa turnamen badminton. Peserta dan penonton diminta membubarkan diri agar tidak terjadi kerumunan massa yang bisa menyebabkan kerawanan penyebaran virus Corona.

“Pelanggaran yang dilakukan yakni melanggar protokol kesehatan dan Surat Edaran (SE) Bupati Sukoharjo tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro,” ujarnya.

Panitia penyelenggara turnamen badminton sejak awal sudah mendapat peringatan dari pihak Pemerintah Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura untuk tidak menggelar kegiatan dengan dihadiri penonton. Pemerintah Desa Kertonatan juga telah meminta pada pihak panitia penyelenggara turnamen badminton untuk membatasi jumlah peserta dan official maksimal 50 orang. Namun ketentuan tersebut dilanggar dan terpaksa dibubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura masih akan memantau lokasi kegiatan dan meminta pada pihak pengelola untuk memperketat pengawasan. Sebab ditengah pandemi virus Corona kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa dilarang.

“Penegakan disiplin protokol kesehatan tetap diutamakan karena masih pandemi virus Corona. Sudah jelas aturannya dalam protokol kesehatan dan SE Bupati Sukoharjo tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro,” lanjutnya.

Sebelumnya, Pemkab Sukoharjo mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 400/1843/2021 tertanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Virus Corona di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Virus Corona di Kabupaten Sukoharjo. Pengaturan perpanjangan tersebut berlaku mulai 15-28 Juni 2021.

Salah satu isi dalam SE tersebut dijelaskan kegiatan sosial hajatan seperti resepsi pernikahan, khitanan dan kegiatan sejenis untuk sementara tidak diperbolehkan. Khusus untuk hajatan pernikahan hanya dilakukan untuk prosesi ijab qobul dengan jumlah paling banyak 10 orang dan membawa bukti negatif rapid test antigen dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat serta tidak menyediakan makan ditempat.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, pengaturan terkait perpanjangan PPKM Mikro sama dengan SE sebelumnya. Namun pada perpanjangan kali ini ada sejumlah perubahan besar berupa pengetatan kegiatan masyarakat. Hal itu dilakukan karena melihat perkembangan data sekarang adanya peningkatan kasus penyebaran virus Corona.

Dalam SE terbaru terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dijelaskan, membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen, pelaksanaan WFH dan WFO dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan jam kerja secara bergantian, pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke tempat lain, pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, penerimaan kunjungan kerja dilakukan dengan menutup kunjungan kerja yang berasal dari daerah zona merah dan berasal dari daerah selain zona merah harus melampirkan hasil rapid test antigen negatif yang berlaku 1×24 jam.

Pengaturan ketat juga diberlakukan pada pendidikan di sekolah. Dalam SE dijelaskan, sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), daring atau online dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) atau offline dengan ketentuan, untuk jenjang SD/MI dan PAUD masih dilaksanakan secara PJJ, daring atau online, untuk jenjang SMP, MTs, SMA, SMK dan MA dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap dengan pertimbangan peta resiko daerah, untuk jenjang perguruan tinggi atau akademi dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap.

Destinasi wisata sesuai SE Perpanjangan PPKM Mikro untuk sementara ditutup. Usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, bioskop, tempat olahraga, dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal dan tidak boleh melebihi 50 orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan masyarakat di fasilitas umum atau taman dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila terdapat pelanggaran dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Etik Suryani mengatakan, kegiatan sosial, seni dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diatur sebagai berikut, kegiatan sosial hajatan seperti resepsi pernikahan, khitanan dan kegiatan sejenis untuk sementara tidak diperbolehkan. Khusus untuk hajatan pernikahan hanya dilakukan untuk prosesi ijab qobul dengan jumlah paling banyak 10 orang dan membawa bukti negatif rapid test antigen dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat serta tidak menyediakan makan ditempat.

Kegiatan seni dan budaya seperti konser musik, pentas seni dan kegiatan sejenis untuk sementara tidak diperbolehkan. Operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan virus Corona secara masif dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo, Polri, TNI di wilayah masing-masing.

“Kegiatan sosial hajatan seperti resepsi pernikahan, khitanan dan kegiatan sejenis untuk sementara tidak diperbolehkan,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI