Larangan Bawa Tas di Kantor Walikota Solo, KPK: Sebagai Hal Biasa

SOLO, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, kebijakan walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo yang melarang para tamu membawa tas, sebagai hal biasa. 

"Sesuatu hal yang biasa untuk keamanan. Biasa saja sih (larangan tamu membawa tas ke ruang kerja-red)," ujar Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK, Muhammad Najib Wahito, menjawab wartawan, di balaikotaSolo, Jumat (29/9).

Dalam kapasitas sebagai Tim Korsup Pencegahan KPK, sebenarnya bukan menjadi ranah kewenangannya untuk memberi tanggapan terhadap kebijakan Walikota FX Hadi Rudyatmo tersebut. Meski begitu, secara umum, kebijakan sejenis telah pula diterapkan di sejumlah institusi atau lembaga di Jakarta, termasuk di kantor KPK. Bahkan larangan tamu membawa tas yang diberlakukan di KPK, diterapkan dengan sangat ketat.

Dia meyakini, kebijakan larangan tamu membawa tas, bertujuan baik untuk mencegah potensi-potensi kerawanan terkait tindak pidana korupsi, terutama suap ataupun gratifikasi. Langkah apapun yang bermuara pada pencegahan tindak pidana korupsi, mesti diapresiasi. Komitmen ini menjadi hal terpenting dalam pemberantasan korupsi.

Sebagaimana dikhabarkan, Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo memberlakukan larangan tamu membawa tas, sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan jebakan suap dari oknum-oknum tertentu yang dapat berujung dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Bahkan larangan serupa juga diperlebar ke kalangan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo hingga level lurah. Alasannya, sekecil apapun nominal suap, pasal dan sanksi hukum yang dijatuhkan relatif sama dengan suap bernominal besar. (Hut)

BERITA REKOMENDASI