LKPP: Pembatalan Lelang Melanggar Aturan

SRAGEN (KRjogja.com) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) Sragen tidak gegabah membatalkan pemenang lelang. Selain melanggar aturan, pembatalan juga berpotensi memunculkan gugatan hukum.

Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Supartono kepada wartawan Jumat (19/5) mengatakan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010, lembar dokumen pengadaan (LDP) maupun persyaratan lelang yang sudah dilepas ke
penyedia, tak boleh diganti atau ditambah setelah pengumuman pemenang
dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Perubahan persyaratan, jelas Supartono, hanya bisa dilakukan maksimal sampai tahapan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) saja. Mengacu pada Pasal 85 Perpres itu, apabila lima hari setelah pengumuman tidak ada sanggahan, maka pada hari keenam, harus diterbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SP2BJ). "Kalau mau ditambah syaratnya atau minta lebih detail setelah evaluasi selesai. Apalagi kalau tahapannya sudah pengumuman pemenang, jelas melanggar aturan," ujarnya.

Mencermati kasus di Sragen, menurut Supartono, pengguna anggaran (PA) tidak berhak menolak rekanan yang sudah diumumkan sebagai pemenang. Kalaupun harus ada evaluasi ulang, PA hanya sebatas memediasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja atau Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) untuk menentukan solusi tanpa ada pembatalan pemenang. (Sam)

BERITA REKOMENDASI