Marak Hunian Tak Berizin, Pemkot Ajukan Penghapusan Sawah Lestari

SOLO, KRJOGJA.com – Memicu pertumbuhan rumah tak berizin, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta penghapusan status sawah lestari dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah (Jateng). Selain sebagian lahan pertanian berstatus sawah lestari tersebut sudah berubah menjadi hunian penduduk, juga kondisi sawah tidak produktif lagi, karena tak terfasilitasi irigasi teknis.

Menjawab wartawan di Balaikota, Selasa (18/7/2017) Walikota Solo, FX hadi Rudyatmo, mengungkapkan, permohonan penghapusan status sawah lestari telah diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) melalui review RTRW. Jika mengacu pada RTRW Pemerintah provinsi (Pemprov) Kateng, luasan sawah lestari hanya sekitar 110 hektar, tersebar di beberapa kelurahan, diantaranya Sumber, Kadipiro, Banyuanyar, dan Mojosongo. Itupun secara riil tinggal tersisa sekitar 80 hektar, sebab pemilik nekad mengalihfungsikan lahan menjadi perumahan tanpa disertai dokumen perizinan.

Kalaupun pemilik mengajukan izin pengeringan serta Izin Mendirikan bangunan (IMB) menurut pria yang akrab disapa Rudy, tak bakal diluluskan, sebab masuk kategori sawah lestari. Akhirnya, mereka nekad mengeringkan sawah dan mengalihfungsikan menjadi rumah secara ilegal.
"Kondisi di lapangan seperti itu, sementara sebagai wilayah perkotaan dengan luas wilayah hanya 44,4 kilometer persegi, kebutuhan lahan untuk permukiman sangat tinggi," ujarnya.

Rudy menyebut, sebagian sawah lestari itu hanya tinggal tertuang dalam peta RTRW, sebab dibiarkan terbengkelai, sebab kepemilikan sudah berpindah tangan kepada orang lain serta tidak memiliki latar belakang sebagai petani. Saat transaksi jual beli sebelum diterbitkan kebijakan sawah lestari, pembeli sejak awal memproyeksikan untuk membangun rumah, namun karena terbentur aturan baru, akhirnya sawah dibiarkan terbengkelai.

Dia menilai, status sawah lestari, seharusnya hanya difokuskan pada lahan pertanian berfasilitas irigasi teknis. Sedangkan lahan pertanian yang berada di wilayah Kota Solo, merupakan sawah tadah hujan, sehingga musim tanam padi hanya dapat dilakukan satu tahun sekali. Itu artinya, keberadaan sawah lestari di Solo tak mungkin mampu mendukung kebutuhan pangan, terlebih mengarah pada swasembada beras.

Menjawab pertanyaan pemanfaatan lahan jika permohonan penghapusan status sawah lestari dikabulkan, Rudy menyebut, lebih diarahkan untuk pengadaan fasilitas pelayanan umum, seperti rumah sakit, atau mungkin relokasi sekolah yang saat ini terkonsentrasi di tengah kota.(Hut)

 

BERITA REKOMENDASI