Masuk Masa Pensiun, Pejabat Eselon II Pemkot Solo Menyusut

Editor: KRjogja/Gus

SOLO (KRjogja.com) – Jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tahun ini berguguran, karena memasuki masa pensiun, dan terus berlanjut hingga tahun depan. Terkait hal itu, dalam waktu dekat, akan digelar lelang jabatan untuk mengisi lima pos jabatan eselon II, masing-masing Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta tiga jabatan staf ahli.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D), Rahmat Sutomo menjawab wartawan, di Balaikota, Rabu (28/3) mengungkapkan, selain lima pos jabatan tersebut, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) juga ditinggalkan Budi Yulistyanto yang memasuki purna tugas. Tahap awal lelang jabatan dipersiapkan untuk mengisi lima pos jabatan eselon II, sedangkan pengisian posisi Sekda dilakukan secara terpisah, karena memang harus mengikuti prosedur yang berbeda.

Menjawab pertanyaan bahan baku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpotensi mengikuti lelang, Rahmat Sutomo menyebut, relatif banyak. Sedikitnya tercatat sekitar 20 personal yang saat ini tersebar pada pos kepala bagian di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan secara administratif dinilai memenuhi standar persyaratan. Namun dalam seleksi nanti, mereka harus memenuhi persyaratan lain, seperti kompetensi manajerial, kompetensi bidang, serta 'social culture'.

Proses seleksi akan ditangani Panitia seleksi (Pansel) independen yang melibatkan kalangan akademis dan tokoh masyarakat. "Pembentukan pansel dilakukan dalam waktu dekat, dan diberikan waktu selama tiga bulan untuk menyelesaikan proses seleksi," ujarnya sembari menyebut, sedangkan penempatan calon pejabat yang lolos seleksi, menyesuaikan waktu pensiun pejabat lama.

Di sisi lain Rahmat juga menyebutkan, pada tahun 2019 mendatang, sejumlah pejabat eselon II juga memasuki purna tugas, diantaranya Asisten Pengembangan Ekonomi, Triyana, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Subagyo, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat  Widdi Srihanto, serta Asisten Administrasi Umum, Eny Tyasni Susana. Regenerasai, menurut Rahmat telah disiapkan jauh waktu sebelumnya, guna menghindari kemungkinan kekosongan jabatan.

Menjawab pertanyaan kekurangan ASN akibat purna tugas, sementara penambahan ASN baru terkendala moratorium, Rahmat menyebutkan, saat ini disiasati dengan pola rekruitmen Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK). Hanya saja, pola tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan, sehingga di beberapa unit kerja hanya terdapat satu orang berstatus ASN yang menduduki pos kepala bagian atau kepala seksi, sedangkan yang lain diisi TKPK. (Hut)

BERITA REKOMENDASI