Melanggar PPKM Darurat, Gugus Tugas Kartasura Tutup Pemancingan Ikan di Gonilan

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRjogja.com – Tempat pemancingan ikan di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura dibubarkan paksa setelah ditemukan kerumunan massa karena melakukan pelanggaran tetap beroperasi ditengah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Virus Corona 3-20 Juli 2021. Bentuk pelanggaran lain karena pemilik usaha pemancingan ikan tidak memiliki izin. Petugas selain memberikan tindakan tegas, juga akan memproses sesuai aturan berlaku.

Danramil Kartasura Kapten Inf Mardiyanto, Sabtu (10/7) mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura awalnya menerima informasi dari masyarakat terkait masih beroperasinya tempat pemancingan ikan di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura. Petugas dari tim gabungan kemudian melakukan pengecekan bersama dengan mendatangi lokasi tersebut pada Sabtu (10/7) pagi.

Hasilnya, diketahui di tempat pemancingan ikan ditemukan kerumunan massa. Ada sekitar 150 orang datang berkerumun dan memancing dilokasi. Tempat pemancingan ikan sendiri tetap beroperasi buka seperti biasa. Mendapati hal tersebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura langsung memberikan tindakan tegas.

Petugas dari tim gabungan meminta pada warga yang datang di tempat pemancingan ikan langsung membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Pihak pemilik atau pengelola pemancingan ikan juga langsung diminta menutup usahanya.

Tindakan tegas dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura karena kondisi sekarang masih diberlakukan PPKM darurat virus Corona. Tempat pemancingan ikan yang tetap beroperasi sehingga menimbulkan kerumunan massa dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penularan virus Corona. Disisi lain, warga yang tetap beraktivitas di luar rumah juga tidak diperbolehkan karena masih tingginya kasus virus Corona sekarang.

Pelanggaran lain juga dilakukan pemilik tempat pemancingan ikan karena belum memiliki izin usaha. Hal itu diketahui setelah petugas meminta keterangan dan pemeriksaan dilokasi. Atas pelanggaran tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura langsung menyerahkan kasus kepada pihak terkait untuk diproses sesuai aturan berlaku.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kecamatan Kartasura menemukan tempat pemancingan ikan masih beroperasi ditengah pemberlakuan PPKM darurat. Dilokasi juga ditemukan kerumunan massa. Pelanggaran lain pemilik pemancingan ikan tidak memiliki izin usaha,” ujarnya.

Selama pemberlakuan PPKM darurat pemilik atau pengelola tempat pemancingan ikan diminta menutup usahanya. Selain itu, kasus pelanggaran izin juga akan terus diproses sesuai aturan berlaku.

“Masyarakat kami minta tetap mematuhi PPKM darurat dengan tetap tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Kerumunan jelas dilarang karena rawan menyebabkan penularan virus Corona,” lanjutnya.

Sebelumnya, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, mengatakan, mengeluarkan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Virus Corona. Instruksi Bupati dikeluarkan menindaklanjuti keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Virus Corona di wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi Bupati Sukoharjo dikeluarkan pada 2 Juli 2021 menindaklanjuti keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Darurat virus Corona. Dasar lainnya yakni adanya Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Lonjakan Kasus Virus Corona di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Sukoharjo sendiri pada penerapan PPKM Darurat virus Corona saat ini pada kriteria situasi level 4. Hal tersebut disebabkan karena lonjakan kasus positif virus Corona. Dalam Instruksi Bupati Sukoharjo tersebut mengatur sejumlah pengetatan kegiatan masyarakat.

Etik Suryani menjelaskan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara daring atau online, pelaksanaan pada kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH),

BERITA REKOMENDASI