Mensos Larang PKH Untuk Belanja Lebaran

Editor: KRjogja/Gus

SOLO (KRjogja.com) – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melarang uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan untuk berbelanja memenuhi kebutuhan Lebaran. Kebetulan, PKH tahap kedua akan dicairkan pada Juni yang bertepatan dengan Hari Raya Iedul Fitri, namun peruntukan bantuan bagi keluarga kurang mampu ini, tetap dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.

Saat meluncurkan program layanan Warung Gotong Royong elektronik (e-warong) bergerak, di Balaikota Solo, Jumat (5/5) petang, Menteri Khofifah menambahkan, pada musim Lebaran, kebutuhan masyarakat memang meningkat, namun bantuan PKH senilai Rp 500 ribu itu, tidak boleh digunakan untuk berbelanja di luar pemenuhan kebutuhan sekolah. Jika keluarga penerima bantuan tengah hamil ataupun memiliki bayi bawah lima tahun (balita), uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi.

Dengan begitu, dana tersebut memang bermanfaat bagi upaya membangun generasi penuh harapan bagi masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan sosial yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tambahnya, memuat dua manfaat, masing-masing bantuan sosial non tunai yang hanya dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan telor melalui sistem e-wallet di kios-kios e-warong, serta bantuan pendidikan yang dapat ditarik secara tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

 
"Sekarang pelayanan e-warong juga dilakukan secara mobile menggunakan sepeda motor roda tiga yang dilengkapi mesin Electronic Data Capture

(EDC) portable," jelasnya. Layanan e-warung bergerak, mirip dengan go-shop ataupun go-jek yang terus berkeliling dari kamung ke kamoung dengan membawa dagangan berupa beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, dan telor.

Sementara Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengisyaratkan, bantuan PKH yang disalurkan kepada warga Solo berkategori tidak mampu, bisa diinvestasikan menjadi tabungan. Alasannya, kebutuhan sekolah warga Solo berkategori tidak mampu, telah dipenuhi pemerintah, mulai dari pakaian seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis dan sebagainya. "Logikanya, mereka tak lagi memerlukan biaya sekolah, sehingga uang terebut akan utuh, atau bahkan bertambah, karena memperoleh bunga tabungan," jelasnya.

Terkait dengan logika itu pula, pria yang akrab disapa Rudy ini menggagas, suatu saat nanti akan dilangsungkan semacam kontes tabungan PKH. Tabungan milik KPM yang menyisakan saldo tertinggi, akan diberikan penghargaan. Dia berharap, pemberian penghargaan akan merangsang mereka untuk menahan diri untuk menarik bantuan PKH untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukan. (Hut)

 

BERITA REKOMENDASI