Obyek Pajak Sering Pelesiran Hambat Target PBB

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Perangkat desa diminta memastikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 diterima obyek pajak berkasus khusus. Obyek pajak ini sulit ditemui dan bukan warga domisili.

“Tak sedikit pemilik aset bukan penduduk asli. Rumahnya ditempati orang lain atau pegawai. Dikhawatirkan, SPPT PBB tidak sampai ke dia. Ini yang membuat pelunasan kewajibannya tertunda,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Sumarno kepada KRJOGJA.com, Rabu (17/01/2018).

Pada tahun ini, BKD melayangkan 426.765 SPPT PBB dengan nilai pelunasan Rp 28,4 miliar. Jumlah ini meningkat sekitar Rp 100 juta dari tahun 2017 sebanyak 419.751 SPPT PBB senilai Rp 28,3 miliar. Sempat diwacanakan memasang papan penanda bagi pengemplang pajak. Untuk menstimulasi pencapaian target, petugas pengumpul pajak desa juga diberi hadiah. Kendala lainnya seperti pembayaran seret PBB tanah kas desa.

“Untuk lungguhnya beberapa desa yang belum dibayar agar segera disetorkan. Mengingat NJOP (Nilai Jual Objek pajak) belum kita naikkan karena masih menggunakan perhitungan lama tahun 2007,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Tawangmangu Rusdiyanto mengakui sulitnya menagih PBB sebagian pemilik usaha jasa perhotelan dan kuliner. Petugas pemungut pajak diberi aneka alasan seperti pemilik usaha tak berada di tempat karena bepergian alias pelesiran. Alasan lainnya, pegawai tak berwenang melunasi pajak juragannya.

“Saat pemungut pajak datang, di tempat itu tak ada pemilik usaha. Yang ada pegawainya. Ini tantangan kami menagih PBB,” katanya.

Sementara itu petugas di pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa diminta segera menyampaikan SPPT PBB. Diharapkan, pelunasannya selesai Februari 2018.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengapresiasi sikap taat pajak oleh instansi maupun perseorangan. Ia meminta kepala desa dan lurah agar aktif menggerakkan perangkatnya menagih PBB. “Tertib dan taat membayar pajak sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air,” jelasnya.

Ditambahkannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelontor program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan sasaran 18.040 sertifikat. Hal itu bagian dari kontribusi pemerintah bagi wajib pajaknya. (Lim)

 

 

BERITA REKOMENDASI