Panen Demo, Tol Soker Terancam Molor

SRAGEN (KRjogja.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen tidak bisa memastikan tuntutan warga terkait konflik pembangunan tol Solo-Kertosono (Soker) bisa dipenuhi. Hal ini dikarenakan seluruh keputusan terkait persoalan yang terjadi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang diwakili Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Kami di Kabupaten hanya sebatas koordinasi saja, sementara keputusan berada di pusat. Kami juga masih menunggu perkembangan, dan sejauh ini belum ada jawaban dari BPJT terkait tuntutan warga yang berdemo beberapa waktu lalu," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen, Zubaidi, Minggu (18/09/2016).

Menurut Zubaidi, persoalan tol Soker di Kabupaten Sragen sebenarnya masih terjadi di 27 titik. Data tersebut berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan bersama Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno beberapa waktu lalu. "Kalau tidak salah masih menyisakan masalah di 27 lokasi. Semua sudah didata dan diusulkan ke pusat," jelasnya.

Dalam perkembangannya, konflik antara masyarakat yang terdampak tol Soker ternyata masih saja terjadi dan muncul di sejumlah lokasi. Kendati demikian, pihaknya terus melakukan update pendataan dan menindaklanjuti temuan atau persoalan baru yang muncul di lapangan terkait proyek tol tersebut. "Setiap perkembangan kami pantau dan dilaporkan. Misal ada kasus baru, usulan kami rekap bersama dan dikirimkan ke BPJT," paparnya. (Sam)

Baca Juga :
Pembangunan Tol Solo – Kertosono Panen Demo

Ada Tol Soker, Sragen Melawan 'Kota Mati'

Tol Soker Dibuka, Pemudik Bakal 'Mbludak'

BERITA REKOMENDASI