PCR/Antigen Membebani Peserta SKB, Diusulkan Cukup Bukti Vaksin Covid-19

Editor: Agus Sigit

KARANGANYAR, KRjogja.com – Pemkab Karanganyar mengusulkan peniadaan syarat hasil swab antigen atau PCR bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan menjalani seleksi kompetensi dasar (SKD). Syarat tersebut dinilai membebani masyarakat.

“Seleksi CPNS dan PPPK mensyaratkan peserta harus vaksin Covid-19. Sudah begitu masih ditambah swab PCR atau antigen. Kasihan masyarakat. Sudah vaksinnya belum merata masih harus beli swab yang tidak murah,” kata Bupati Karanganyar Juliyatmono kepada wartawan usai video conference dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di SIC Diskominfo Karanganyar, Senin (30/8).

Ia menyebut syarat tersebut bakal membebani masyarakat yang akan mengikuti seleksi abdi praja. Di Karanganyar, belum semua warganya divaksinasi. Sejauh ini, vaksinasi Covid-19 masih diselenggarakan pemerintah. Untuk mengakses ke penyedia komersil juga kurang memungkinkan. Sedangkan swab PCR atau antigen yang bisa diakses ke klinik maupun faskes, dipastikan tidak murah.

Juliyatmono memastikan keuangan daerah tidak mampu apabila harus menyubsidi atau bahkan menanggung penuh biaya swab PCR/antigen peserta seleksi.

“Pemerintah biayanya darimana?,” katanya.

Dalam forum penanganan Covid-19 dengan Pemprov Jateng, Juliyatmono mengusulkan syarat swab dan antigen dikoreksi. Sebagai gantinya, panitia cukup mensyaratkan bukti telah divaksin saja. Menurutnya, hal itu justru memacu percepatan vaksinasi.

“Kalau sudah vaksin, maka syaratnya vaksin saja. Apalagi cara ini bisa mempercepat serbuan vaksinasi. Juga meringankan beban peserta seleksi,” jelasnya.

BERITA REKOMENDASI