Pekerja Rumahan di Solo Tuntut Pengakuan

Editor: KRjogja/Gus

SOLO (KRjhogja.com) – Puluhan pekerja rumahan, menuntut pengakuan status serta legalitas dalam regulasi yang mengatur tentang perburuhan. mereka berpandangan, pekerja rumahan selama ini masih dipandang sebelah mata, meski secara riil beban pekerjaan, tak jauh berbeda dengan buruh di perusahaan yang juga dikenakan target-target pekerjaan yang harus diselesaikan.

Salah satu pekerja rumahan, Endang Sulastri, saat mengadu ke Balaikota, Selasa (2/4), menjelaskan, pekerja rumahan memang merupakan individu-individu yang mengambil pekerjaan tertentu dari kalangan pengusaha, kemudian mengerjakannya di rumah, dengan imbalan sesuai kesepakatan. Meski begitu, pekerja rumahan juga dikenakan target, dan jika tidak mampu memenuhi, hubungan kerja langsung dihentikan. Pekerja rumahan yang mengambil jenis pekerjaan menjahit misalnya, dipatok target harus merampungkan 500 potong per minggu, jika gagal, order pekerjaan langsung dihentikan.

Dalam kondisi seperti itu, menurut Endang, pekerja rumahan tidak memperoleh perlindungan apapun, sebab selama ini status pekerja rumahan tidak jelas, bahkan tak masuk dalam kategori buruh dalam undang-undang ataupun peraturan daerah. Jangankan perlindungan, tegasnya, para pekerja rumahan juga tidak memperoleh jaminan sosial apapun dari majikan pemberi pekerjaan.

Upaya untuk memperoleh pengakuan status dan legalitas, tambah Listyaningsih, kalangan pekerja rumahan sejak tiga tahun lalu telah berhimpun dalam satu wadah, dan menyuarakan aspirasinya ke beberapa lembaga terkait. Namun sejauh ini, upaya tersebut belum membuahkan hasil. "Bersamaan dengan momentum hari Buruh, kami ingin menyuarakan aspirasi agar pekerja rumahan juga diakui sebagai pekerja, serta diberikan hak-haknya sesuai aturan yang berlaku, seperti jaminan kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan sebagainya," jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (Dispermas PPA), Widdy Srihanto saat menerima puluhan pekerja rumahan, mengakui, sejauh ini kurang memahami status bahkan istilah pekerja rumahan itu sendiri. Bahkan dia sempat menginterpretasikan istilah pekerja rumahan ini identik dengan pembantu rumah tangga. Meski begitu, Widdy menyabut baik aspirasi para pekerja rumahan, dan akan dikomunikasikan dengan instansi terkait, agar suatu saat nanti kelompok pekerja rumahan memperoleh engakuan status sebagaimana pekerja pada umumnya. (Hut)

 

BERITA REKOMENDASI