Pelaporan APBDes Diburu Waktu, Siskeudes Didesain IT

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Sistem keuangan desa (Siskeudes) berbasis teknologi informasi perlu dimengerti penggunaannya oleh perangkat desa di Karanganyar. Hal itu menjadi urgen seiring percepatan pelaporan APBDes tahunan.

Materi tersebut mengemuka di acara ‘Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Bagi Sekretaris Desa, Administrator Siskeudes Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa Tahun Anggaran 2017’ di Hotel Tamansari, Selasa (26/9) sore. Perangkat desa dan fasilitatornya hadir di forum yang berlangsung tiga hari, Selasa-Kamis (26-28/9). 

“Pelaporan APBDes 2017 seluruh desa ditarget selesai maksimal 30 Januari 2018. Itu dilampirkan pada pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang diserahkan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maksimal 15 Februari 2018. Jadi, laporan APBDes cepat dan tepat akan memudahkan LKPD dan mempengaruhi penilaian BPK,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Sumarno di hadapan peserta bintek. 

Guna menyederhanakan pelaporan kegiatan bersumber APBDes, penggunaan Siskeudes berbasis IT direkomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diakui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Samono, penerapan aplikasi itu di wilayahnya memang belum menyeluruh mengingat kapasitas sumber daya manusia (SDM) tidak sama di tiap daerah. Jumlah tenaga pendamping di desa atau fasilitator terbatas untuk bisa menularkan ilmu pengoperasian Siskeudes ke semua desa di Jawa Tengah. Meski demikian, ia mendorong perangkat desa serius mempelajari sistem itu guna memudahkannya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

“Bareskrim merilis data 115 kades terjerat masalah hukum berkaitan dana desa. Dibanding 74 ribu kades di Indonesia, jumlah itu sangatlah kecil. Namun jika bicara risiko administratif dan hukum, kita harus zero toleran terhadap penyimpangan. Hindari sejak awal,” katanya. 

Bupati Karanganyar Juliyatmono menilai pentingnya sekretaris desa (sekdes) dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa. Kepada seluruh sekdes di forum itu, Juliyatmono meminta mereka menggerakkan pemakaian teknologi informasi dalam siskeudes. 

“Istilah sepakbola, Sekdes itu striker. Tugasnya mendistribusikan bola. Sistem online pelaporan keuangan sudah berjalan, tinggal bagaimana sekdes memacu agar laporan masuk tepat waktu,” katanya. 
Melalui penerapan siskeudes berbasis IT secara cepat dan tepat, ia berharap Kabupaten Karanganyar mengungguli daerah lain dalam percepatan LKPD ke BPK. (Lim)

BERITA REKOMENDASI