Pelayanan Administrasi Kependudukan Sukoharjo Kini Online

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sukoharjo meluncurkan program pelayanan administrasi kependudukan secara online. Sistem tersebut diterapkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga meminimalisir munculnya calo dan praktek pelanggaran pungutan liar (pungli).

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Rabu (13/9) mengatakan, sistem pelayanan administrasi kependudukan secara online menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat. Sebab masyarakat sekarang menuntut semua pelayanan serba cepat dan transparan. Salah satu pelayanan tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Pelayanan online administrasi kependudukan dilayani sepenuhnya oleh Dispendukcapil Sukoharjo terhadap beberapa produk kecuali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El). Khusus untuk KTP-el masih dilayani manual seperti biasa karena petugas membutuhkan kehadiran masyarakat atau pemohon untuk melakukan proses rekam data kependudukan dan proses lainnya.

“Pelayanan online itu seperti untuk Kartu Keluarga (KK) surat keterangan kematian, surat keterangan lainnya, dan terbaru Kartu Identitas Anak (KIA),” ujar Wardoyo Wijaya.

Dalam penerapan pelayanan online seluruh kantor ditingkat desa, kelurahan dan kecamatan sudah dilengkapi dengan sarana seperti komputer dan jaringan internet. Masyarakat bisa mengaksesnya disana untuk mempercepat pelayanan. “Petugas ditingkat desa, kelurahan dan kecamatan juga harus menguasai peralatan. Jangan sampai semua komputer dan jaringan internet sudah dilengkapi ternyata masih gugup,” lanjutnya.

Pelayanan administrasi kependudukan secara online juga dimaksudkan sebagai bentuk transparansi. Masyarakat bisa mengakses langsung tanpa harus antri dan terjebak pelaku calo.

Kepala Dispendukcapil Sukoharjo Sriwati Anita mengatakan, pelayanan administrasi kependudukan kecuali KTP-el semua sudah bisa dilakukan secara online. Masyarakat cukup memanfaatkan kecangihan teknologi melalui handphone android untuk mengaksesnya. Namun apabila masyarakat tidak memiliki maka bisa meminta bantuan kepada petugas ditingkat desa, kelurahan dan kecamatan. (Mam)

BERITA REKOMENDASI