Pelayanan KTP di Sragen Lamban, Warga Pasrah

SRAGEN (KRjogja.com) – Sejumlah pelayanan publik yang lamban dikeluhkan warga Sragen. Salah satu pelayanan yang paling banyak mendapat sorotan adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El). Warga mengeluh pencetakan KTP El yang memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Keterlambatan pelayanan KTP El ini berdampak pada kemarahan warga yang dilampiaskan kepada perangkat desa. Salah satu perangat Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Sragen, Dawam Selasa (1/11/2016) mengatakan, pihaknya sering menerima keluhan warga akibat lambatnya pencetakan KTP El. Rata-rata dalam sehari, selalu ada 2-3 warga yang komplain soal KTP El.

"Dalam sehari, pihak desa menerima keluhan 2-3 orang yang menanyakan KTP El. Biasanya warga marah-marah karena KTP El belum dicetak, padahal mau dipakai untuk pergi ke luar kota. Warga juga kerap menanyakan kepastian kapan KTP jadi, tapi kami juga tidak bisa menjawab," ujar Dawam.

Menurutnya, saat ini pembuatan KTP El sebenarnya sudah bisa dilakukan di kantor kecamatan. Namun untuk kepastian jadi dan dicetak, masih harus menunggu dari kecamatan. "Biasanya desa dikabari dari kecamatan dan petugas mengambil ke kantor kecamatan. Jadi warga bisa mengambil di kantor desa," jelasnya.

Namun, jelas Dawam, beberapa hari terakhir ini, banyak warga yang kecewa karena waktu yang dibutuhkan sampai pencetakan KTP El sampai beberapa hari. Bahkan ada warga yang sudah sebulan lebih belum jadi. "Ada juga yang sampai dua bulan tapi belum jadi. Kami juga tidak tahu apa penyebabnya," tandasnya.

Saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sragen membuat kebijakan mengeluarkan surat pengganti sementara KTP El. Fungsinya sama sepeti KTP, bisa digunakan untuk pemesanan tiket dan sebagainya. Hanya saja masyarakat masih banyak yang belum paham dengan surat tersebut.

Kepala Dispendukcapil Sragen, Wahyu Lwiyanto saat dikonfirmasi menyampaikan, keterlambatan pencetakan KTP El ini lebih dikarenakan faktor server data kependudukan di pusat yang memang agak tersendat. Hal ini dikarenakan proses perekaman data kependudukan seluruhnya dipusatkan di pemerintah pusat.

"Data kependudukan dikirim ke pusat dulu untuk memastikan data itu tunggal atau duplikat. Karena seluruh Indonesia melakukan perekaman, makanya agak lambat. Jadi ini lebih pada proses di pusat, bukan di daerah," tandasnya. (Sam)

BERITA REKOMENDASI