Pembangunan MPP Momentum Kebangkitan Daerah

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Keberadaan mal pelayanan publik (MPP) diyakini mampu mempercepat kebangkitan daerah dari krisis ekonomi. Berbagai inovasi layanan bisa didapatkan saat warga mengurus berbagai kebutuhan administratif yang hewat waktu, bebas biaya dan tanpa ribet. Hal itu disampaikan Bupati Karanganyar Juliyatmono usai peletakan batu pertama pembangunan MPP di Dukuh Ngaliyan Kelurahan lalung Karanganyar Kota, Karanganyar, Jateng, Jumat (28/05/2021).

Ia telah menandatangani komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di hadapan Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo seiring pembentukan MPP di daerah, beberapa waktu lalu. Tjahjo menekankan pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen kuat dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Sebab, tahun 2021 adalah momentum bangkit dari krisis. Salah satunya melalui perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik.

“Terdapat 24 instansi di lingkungan Pemkab Karanganyar yang melayani penerbitan izin serta instansi vertikal lainnya yang akan menempatkan outletnya di mal pelayanan publik. Tak perlu kemana-mana, cukup di satu tempat saja bisa mengurus berbagai perizinan. Terlebih bermanfaat dengan sistem online. Di sini tinggal melayani konsultasi atau pengambilan dokumen yang sudah jadi saja,” kata Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Selama ini, pemohon dokumen perizinan masih saja mengeluhkan pengurusan yang kurang sederhana. Mereka bolak-balik dari kantor satu ke kantor lain hanya untuk mengurus satu jenis izin usaha. Di MPP juga akan dipasang Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM) untuk mengakses penerbitan dokumen administrasi kependudukan secara mandiri.

Sementara itu MPP dibangun di tanah seluas 4.489 meter persegi dan ditargetkan rampung pada 17 Oktober 2021. Rencana akan dibangun dua lantai dengan luas bangunan 1.016 meter persegi, yakni lantai satu 660 meter persegi dan lantai dua 356 meter persegi. Lantai satu untuk MPP dan lantai dua untuk kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Modalnya Rp 3,8 miliar bersumber APBD 2021.

Juliyatmono menekankan pekerjaan fisik pembangunan gedung harus selesai tepat waktu dan mutu. Gedung ini merupakan proyek ikonik pada tahun 2021. “Semua sumberdaya yang dibutuhkan kontraktor sudah tersedia, baik dari SDM, material, hingga dana. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak dapat menyelesaikan bangunan ini,” katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI