Pemberantasan Korupsi Butuh Integritas Semua Pihak

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Kalangan pelajar hingga pejabat memperoleh pelajaran berharga terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi dalam Roadshow Bus KPK 2019 di Karanganyar, Selasa (1/10). Dalam roadshow putaran terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong masyarakat berani melaporkan praktik curang yang dilakukan oknum pejabat. 

"Tanpa laporan masyarakat, KPK enggak bisa OTT (operasi tangkap tangan). Laporan bisa secara langsung datang ke kantor. Bisa pula lewat email. Bahkan, boleh menyamarkan identitas. Asalkan datanya lengkap. Kami melindungi pelapor," kata Ketua KPK Agus Raharjo. 

Pelapor boleh mengklaim hadiah yang disiapkan KPK. Nilai hadiah 2/1000 dari nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi terpidana kasus tersebut. Sejauh ini, dua pelapor telah diberi hadiah atas kontribusinya ke KPK. 

Di hadapan para kades, camat dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Karanganyar, Agus mengatakan KPK bertugas memicu aksi pemberantasan korupsi. Ia menyadari butuh peran masyarakat serta integritas seluruh stakeholder. Apalagi, tidak semua pelaku tindak pidana korupsi bisa dibidik KPK. 

"Kami hanya boleh mengawasi penyelenggara negara. Misal di tingkat kabupaten/kota, yakni bupati/walikota dan wakilnya serta pimpinan DPRD. Jika ada kadinas yang kena OTT, itu karena berkaitan. Kades jangan senang dulu karena tak bisa disentuh KPK. Masih ada penyidik dari kepolisian dan kejaksaan," katanya. 

Dia mengingatkan pentingnya sistem elektronik untuk menggantikan cara manual dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain lebih mudah, juga transparan dan akuntabel. Metode tersebut efektif diterapkan di semua transaksi pemerintah.  "Penarikan pajak rumah makan dan hotel memakai tapping box. Konsumen yakin pajaknya masuk negara," katanya. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengapresiasi KPK dalam roadshow di Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar dijatah di putaran terakhir.  "Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Di Jawa Tengah memiliki regulasi pembelajaran antikorupsi sejak di sekolah untuk membangun peradaban antikorupsi secara masif," katanya. 

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan perlunya norma agama dipegang teguh dalam mencegah korupsi. Kesejahteraan pegawai juga menangkal perbuatan menyimpang.  "Perlu ditingkatkan gajinya (ASN) supaya fokus bekerja mengabdi ke negara pensiun dengan tenang," katanya sambil disambut riuh tepuk tangan para peserta sosialisasi yang mayoritas abdi praja. (Lim)

BERITA REKOMENDASI