Pemberhentian Karyawan PUD Aneka Usaha, Pemkab tak ada Perencanaan Matang?

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemutusan hubungan kerja 28 karyawan PUD Aneka Usaha mendapat kritikan pedas dari kalangan DPRD Karanganyar. Para anggota legislatif menilai Pemkab Karanganyar selaku pemilik perusahaan tersebut kurang tepat mengelolanya.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo mengatakan restrukturisasi dan reorganisasi PUD Aneka Usaha seakan digarap alakadarnya oleh pemilik moodal. Terkait pemecatan 28 karyawan perusahaan itu per 1 Maret 2020, dinilai terlalu aneh. Seharusnya dilakukan seleksi calon karyawan baru terlebih dulu.

Setelah mereka yang memiliki kemampuan tersaring, baru karyawan lama dirumahkan. “Perencanaan harus jelas. Seharusnya, sebelum karyawan dirumahkan, perekrutan harus dilalui dulu. Melihat kondisi ini, seakan-akan ini dipaksakan. Dari segi perencanaannya, saya melihat tidak tertata dengan baik,” katanya, Selasa (03/03/2020).

Sementara itu, mantan ketua komisi B yang ikut membidani lahirnya PUD Aneka Usaha, Tony Hatmoko, menjelaskan, sejak awal PUD Aneka Usaha mengalami kerugian akibat karut marutnya pengelolaan. Saat itu, Komisi B menyarankan, agar Pemkab Karanganyar melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh karyawan. Dengan catatan, karyawan lama bekerja sebelum PUD Aneka usaha ini berdiri, harus dipertahankan. Penting diketahui, PUD Aneka Usaha didirikan empat tahun silam. “Yang dievaluasi adalah pegawai baru. Yang lama dipertahankan. Ini harus jadi pertimbangan,” ujarnya. (Lim)

BERITA TERKAIT