Pemerintah dan Stakeholder Dituntut Wujudkan Masyarakat Inklusi

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan mutlak dilakukan pemerintah dan stakeholdernya. Meski hal itu sudah diamanatkan aturan perundangan, namun implementasinya mengalami banyak hambatan.

 

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Panel dan Deklarasi Pembangunan Masyarakat Inklusif di Rumah Dinas Bupati, Rabu (7/12). Bertema Melalui Kerjasama dan Peran Serta Seluruh Stakeholder Kita Wujudkan Masyarakat Inklusif itu dipandu Asisten II Sekda, Siti Maesyaroh dengan menghadirkan narasumber Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Gufroni Sakaril dan Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Sekadar regulasi tidak cukup menggugah keseriusan pemerintah dan stakeholdernya, tapi perlu diikuti sikap menghormati hak kalangan penyandang disabilitas. Hanya saja, hak tersebut belum seluruhnya dirasakan kalangan tersebut. Utamanya kesempatan berkompetisi di berbagai bidang pekerjaan.    “Penyandang disabilitas harus dilibatkan pada pembangunan daerah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua itu bergantung kesadaran pemerintah dan stakeholdernya,” jelas Gufroni.

Di Indonesia, ia melihat pendekatan umum masih mendominasi tataran kebijakan pemerintah daerah. Sebaliknya, inklusivitas masih dianggap belum mendesak diimplementasikan. Gufroni menduga, kebijakan inklusif terbentur pada minimnya kapasitas penyandang disabilitas dalam berkompetisi atau bisa jadi pemerintah tidak peduli.

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang berparadigma amal atau charity perlu diubah dengan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengacu pendekatan hak. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah mengambil langkah awal, yaitu sosialisasi UU. Harapannya terjalin pemahaman bersama antara pemerintah, DPRD, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alokasi dana pada APBD untuk merenovasi infrastruktur.

Sedangkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berharap pemerintah daerah memahami maksud UU Nomor 8 Tahun 2016. Keterlibatan kalangan disabilitas dalam kegiatan produktif dan kompetirif merupakan tolak ukur keberhasilan masyarakat inklusif.

“Isi UU Nomor 8 itu memastikan penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas pendidikan, ketrampilan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Bukan hanya akses tapi keterlibatan,” ungkapnya. (R-10)

BERITA REKOMENDASI