Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Masalah GTT dan PTT

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Penanganan masalah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja melainkan juga porsi lebih besar di pusat. Sebab persoalan permintaan kenaikan honor dan jaminan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) menjadi kewenangan pemerintah pusat sedangkan daerah sifatnya hanya menjalankan kebijakan saja.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo Darno, Rabu (7/2) mengatakan sudah mendengar keluhan dari para GTT dan PTT secara tertulis maupun lisan dalam berbagai kesempatan pertemuan. Keluhan serupa juga disampaikan GTT dan PTT dengan mendatangi gedung DPRD Sukoharjo dan mengadukan masalah yang dihadapi kepada para wakil rakyat.

Keluhan GTT dan PTT yakni berkaitan dengan minimnya honor yang diterima hanya sekitar Rp 150 ribu – Rp 200 ribu perbulan. Selain itu mereka belum mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan layak sebagai tenaga kerja di dunia pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo sudah merespon keluhan GTT dan PTT dengan meneruskan untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Hal itu dilakukan karena menjadi kewenangan mereka. Sebab pembayaran honor bahkan kejelasan status kerja sudah diatur langsung oleh pusat.

"GTT dan PTT ini jadi masalah nasional. Tidak hanya di Sukoharjo saja tapi disemua daerah," ujar Darno.

Seperti masalah honor yang diterima GTT dan PTT tidak bisa menentukan nilai sendiri karena diatur pemerintah. Mereka mendapatkan honor dengan dibebankan pada sekolah. Pemkab Sukoharjo tidak bisa menganggarkan secara khusus mengingat para GTT dan PTT bekerja di luar aturan.

"Artinya begini GTT Dan PTT itu sangat penting bagi sekolah sama seperti ASN. Tapi penerimaan mereka di luar aturan seperti dalam PP nomor 48 tahun 2005 dimana mengatur larangan soal pengangkatan GTT dan PTT," lanjutnya.

Terkait masalah yang dihadapi GTT dan PTT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo meminta pada pemerintah untuk segera menyelesaikannya. Sebab apabila tidak maka akan menjadi bom waktu dikemudian hari.

Darno mengatakan, beban akan semakin berat karena banyak guru ASN pensiun. Pada tahun 2018 ini saja ada sekitar 400 orang pensiun. Sedangkan puncaknya terjadi pada tahun 2020 ada pensiun guru ASN massal lebih dari 500 orang.

"Termasuk saya dan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo juga akan segera pensiun. Kalau tidak segera dipersiapkan penambahan ASN maka bisa bisa satu kantor tenaga honorer semua," lanjutnya.

Kewenangan pengangkatan ASN sendiri jadi tanggungjawab pemerintah pusat. Sedangkan Pemkab Sukoharjo sifatnya hanya menganjukan usulan saja. Sampai sekarang pengajuan yang diajukan belum mendapatkan jawaban dari pusat.

Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, pihaknya siap membantu menyelesaikan keluhan para GTT dan PTT. Namun penyelesaian tidak mudah karena terbentur aturan pemerintah dalam PP Nomor 48 tahun 2005.

"Pada prinsipnya DPRD Sukoharjo siap membantu keluhan masyarakat termasuk masalah yang dihadapi GTT dan PTT. Tapi jangan sampai menabrak dan melanggar aturan," ujarnya.

Wawan meminta kepada para GTT dan PTT bijak dan mencermati masalah sesuai dengan aturan berlaku. Selain itu para GTT dan PTT juga diminta waspada untuk tidak mudah terkena bujuk rayu oknum yang menjanjikan sesuatu sehingga menimbulkan korban kerugian sejumlah uang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa mengatakan, kebutuhan penambahan tenaga pendidikan di sekolah memang penting. Namun masalah tidak bisa langsung diselesaikan seketika dengan mengandalkan GTT. Sebab pemerintah daerah dibatasi aturan sehingga tidak bisa memenuhi keinginan para GTT salah satunya berkaitan dengan permintaan kenaikan honor.

"Honor tidak mutlak jadi tanggungan daerah. Jadi pemerintah pusat harus turun membantu masalah GTT dan PTT secepatnya. Ganjalana terberat memang pada PP nomor 48 tahun 2005," lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI