Pemkab Karanganyar Gagas Penempatan Dai di 1.090 Dusun

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyediakan dai di tiap dusun di Bumi Intanpari. Sosialisasi religius secara kontinyu di cakupan area itu dinilai lebih efektif memperbaiki moral dan meningkatkan kualitas peribadahan masyarakat.

“Kita memiliki gagasan di tahun ini yang bertepatan dengan HUT ke-100 Kabupaten Karanganyar, terkait visi misi meningkatkan kualitas keagamaan. Terdapat 1.090 dusun, masing-masing memiliki mubaligh,” kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono kepada KRJOGJA.com, Rabu (29/03/2017).

Tugas dai di tiap dusun memperbaiki akhlak warga setempat, juga membuka ruang konsultasi umat Islam terkait peribadahan. Yuli, sapaan akrabnya, melihat tidak sedikit umat Islam kurang mengerti dengan hal-hal mendasar itu serta keyakinannya mudah goyah.

Keberadaan dai di tiap dusun bakal lebih efektif mengkaver warga dengan jumlah lebih sedikit serta intensitas pertemuan lebih sering. Mengenai personel dai, Yuli menyadari hal itu tidaklah mudah.

“MUI dapat menggandeng Ormas Islam. Banyak kampung-kampung kurang tersentuh pendidikan agama. Kebanyakan area penyakit masyarakat, ya di kampung-kampung seperti itu. Misalnya peredaran narkoba, miras dan sebagainya,” katanya.

Selain menyampaikan prinsip beribadah umat Islam, dai di dusun dianjurkan meneruskan program pembangunan dari pemerintah. Salah satu contoh, meyakinkan penduduk mengikuti imunisasi mengingat hal itu masih diperdebatkan golongan tertentu.

“MUI akan terus kita bantu agar menjalankan fungsinya dengan baik. Termasuk merealisasikan satu dai per dusun,” jelasnya.

Ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Daroji mengatakan kaderisasi ulama membutuhkan pemahaman dari para calon dai supaya sosialisasi religi sesuai syariat dan tidak bertentangan dengan NKRI.

"Saat kaderisasi ulama, jajaran MUI menekankan prinsip menjaga keutuhan NKRI. Saya yakin ulama yang disodorkan ke MUI paham betul tentang fikih dan pengetahuan agama Islam. Namun perlu disamakan persepsinya terkait berbagai hal, termasuk membantu pemerintah mencegah terorisme, peredaran narkoba dan sebagainya,” jelasnya.

Sebaliknya, aparat diminta ikut mengingatkan apabila oknum tertentu memberikan informasi menyesatkan dengan berkedok agama. Terkait kaderisasi ulama, MUI mengatakan hal itu tidaklah mudah karena penyamaan persepsinya terkadang bersinggungan dengan pemahaman masing-masing personal. (R-10)

BERITA REKOMENDASI