Pemkab Karanganyar tak Salurkan Anggaran Satpol di Pemilu

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pencairan bantuan kepolisian (banpol) Satpol PP di 17 kecamatan dilematis. Mereka dituntut ikut mengamankan gelaran Pilkades, Pileg dan Pilpres meski tanpa anggaran spesifik.

"Anggaran pengamanan pemilu ada di Polres. Tidak diperbolehkan anggaran dengan sasaran sama namun di instansi lain. Alias tidak boleh tumpang tindih. Satpol PP tidak diberi anggaran khusus pengamanan pemilu,” kata Kepala Satpol PP Karanganyar, Kurniadi Maulato usai pembinaan banpol PP di rumah dinas bupati, Rabu (6/2).

Meski tanpa anggaran pengamanan Pemilu, anggotanya tak boleh berdiam diri apabila menghadapi gangguan keamanan terkait kampanye hitam, money politics dan sebagainya. Aparat Satpol PP dituntut berperan aktif saat mereka bertugas di daerah.

“Sebanyak 180 anggota banpol PP telah diterjunkan ke 17 kecamatan. Tiap desa ditugaskan satu sampai dua anggota. Total anggota kita 391 orang, baik di markas maupun di kecamatan,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, tugas pokok fungsi banpol PP dalam menghadapi pemilu mengerucut pada koordinasi antarinstansi. Bahannya berupa informasi yang berkembang di masyarakat.

“Koordinasi dengan instansi samping dalam upaya mendorong deteksi dini. Tentu informasi itu kita koordinasikan dengan Polres dan Kodim. Pada pertengahan Februari nanti, gelar pasukan bersama pengamanan pemilu,” katanya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono meminta banpol PP menjaga wibawa pemerintah saat bertugas di wilayah. Seluruh persoalan di lapangan, hendaknya dicek kebenarannya sebelum bertindak.“Misalnya muncul keluhan limbah kandang ayam, kroscek dulu perizinan usahanya. Jangan langsung main tutup dan segel. Kita bekerja berdasar SOP,” katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI