Pemkab Sukoharjo Bidik Tuntas Pensertifikatan Tanah Tahun 2019

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRjogja.com – Kabupaten Sukoharjo membidik gelar sebagai kabupaten pertama se Indonesia yang mampu menyelesaikan pensertifikatan tanah pada tahun 2019 mendatang. Sampai sekarang masih tersisa 16 ribu bidang tanah yang pembuatan sertifikatnya akan diselesaikan tahun depan dalam program sertifikat Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) APBD dan APBN. Setelah semua tanah bersertifikat maka Pemkab Sukoharjo sudah menyiapkan aplikasi Elektronik Sistem Informasi Pertanahan dan Lahan (E-Siplah) sebagai basis data online.

Kasi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo Burhan Surya Aji, Kamis (27/12) mengatakan, Pemkab Sukoharjo bersama dengan pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polres dan Kodim Sukoharjo. Semua pihak sengaja dirangkul bersama untuk mempercepat proses dari awal sampai penerbitan sertifikat.

Data dari Pemkab Sukoharjo diketahui tanah yang sudah bersertifikat ada sebanyak 96 persen. Sedangkan sisanya 4 persen ada sebanyak 16 ribu bidang tanah belum bersertifikat. Tanah tersebut akan diproses pembuatan sertifikatnya selama setahun kedepan dan ditarget selesai 2019 mendatang. 

Persiapan sudah dilakukan Pemkab Sukoharjo dengan melibatkan semua pihak terkait seperti kepala desa, lurah dan camat. Selain itu juga melibatkan jajaran lain seperti Kodim 0726 dan Polres Sukoharjo. Mereka dikumpulkan bersama di Hotel Brothers Solo Baru, Grogol untuk mendapatkan sosialisasi PTSL.

Program PTSL akan dilaksanakan Pemkab Sukoharjo pada tahun 2019 dengan menggunakan dua sumber anggaran baik dari APBD Kabupaten Sukoharjo dan APBN. Masing masing nantinya akan memproses sebayak 8 ribu bidang tanah untuk dibuatkan sertifikat dengan total keseluruhan sebanyak 16 ribu bidang. Total anggaran yang disediakan untuk kedua PTSL tersebut sekitar Rp 2 miliar.

"Pemkab Sukoharjo memasang target tahun depan semua tanah di Sukoharjo sudah bersertifikat. Dengan demikian maka pada tahun 2019 Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten pertama se Indonesia yang sudah mampu menyelesaikan pensertifikatan tanah," ujarnya.

Tahapan akan terus dikebut mulai tahun 2019 mendatang dengan mengebut kelengkapan berkas tanah. Hal itu penting karena tanah yang akan disertifikatkan memiliki status kepemilikan pribadi, pemerintah, swasta, lembaga dan lainnya.

"Program pensertifikatan tanah dalam PTSL ini menitikberatkan pada tanah belum bersertifikat atau masih letter C. Silahkan masing masih warga, pemerintah desa dan kelurahan segera melengkapi berkas dan mengajukannya," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo nantinya akan menindaklanjuti setelah semua tanah sudah bersertifikat maka akan dibuatkan aplikasi Elektronik Sistem Informasi Pertanahan dan Lahan (E-Siplah) sebagai basis data online. Aplikasi tersebut sangat dibutuhkan oleh sejumlah instansi terkait diberbagai bidang kepentingan.

Instansi yang berkepentingan tersebut seperti untuk peta zona tanah bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, peta pajak bumi dan bangunan bagi Badan Keuangan Daerah dan peta bidang bagi BPN Sukoharjo. Semua data mengenai pertanahan akan dijadikan satu secara online sehingga bisa dengan mudah diakses oleh instansi bersangkutan.

"Sekali klik dalam data online pertanahan maka dapat langsung diketahui semua data tanah di Sukoharjo. Data itu misal untuk pemetaan zonasi, pembayaran atau tagihan PBB dan lainnya," lanjutnya.

Kepala BPN Sukoharjo Dwi Purnama mengatakan, pelaksanaan program pensertifikatan tanah terus dikebut oleh BPN bersama Pemkab Sukoharjo. Hasilnya sampai akhir tahun 2018 tinggal 4 persen atau tersisa 16 ribu bidang tanah saja yang belum bersertifikat. Tanah tersebut akan selesai semua disertifikatkan pada tahun 2019 mendatang. Sebab sudah ada program PTSL yang dibiayai APBD dan APBN.

BPN Sukoharjo mengajak semua pihak untuk membantu melancarkan target program tuntas atau semua tanah sudah bersertifikat pada tahun 2019 mendatang. Sebab dalam pelaksanaanya tidak mudah mengingat sebanyak 16 ribu bidang tanah nantinya harus memenuhi kelengkapan syarat yang sudah ditentukan sesuai aturan pemerintah.

"Semua tanah di Sukoharjo pada tahun 2019 mendatang ditarget sudah bersertifikat semua. PTSL APBD dan APBN sudah disiapkan untuk merampungkan 16 ribu bidang tanah," ujarnya.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, data yang masuk sampai sekarang sudah 96 persen tanah disemua wilayah atau di 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan sudah memiliki sertifikat. Tanah tersebut diproses pensertifikatannya melalui program PTSL ABPD dan APBN atau sebelumnya disebut Prona dan Proda sejak beberapa tahun di Sukoharjo. Keberadaan kedua program dari pemerintah pusat dan daerah tersebut sangat membantu bagi masyarakat khususnya pemilik tanah. Sebab dalam proses pembuatan sertifikat sudah dibantu baik percepatan maupun biaya yang harus dikeluarkan pemilik tanah.

Sisa sebanyak 4 persen tanah di Sukoharjo yang belum memiliki sertifikat akan diselesaikan tahun 2019 nanti. Pada tahun 2019 nanti ada banyak bantuan digelontor pemerintah dalam pensertifikatan tanah dengan total 16 ribu bidang. Rinciannya, melalui program Prona dan Proda masing masing 8 ribu bidang.

"Sisa 4 persen tanah yang belum bersertifikat itu perhitungannya sekitar 16 ribu bidang. Jadi kalau tahun depan ada bantuan pensertifikatan dalam Proda dan Proda masing masing 8 ribu bidang atau total semua 16 ribu bidang maka semua tanah di Sukoharjo akan bersertifikat tanah semua di 2019," ujarnya.

Adanya bantuan pensertifikatan tanah dari pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Sebab Proda dan Prona sama besarnya manfaatnya dalam membuat dokumen pertanahan. 

Bupati juga meminta kepada kepala desa, lurah dan camat serta jajarannya untuk bekerja membantu menjalankan program pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan data dan mendorong warganya segera mengurus persyaratan pensertifikatan tanah dalam program Prona dan Proda.

"Tanah yang disertifikatkan sekarang tidak dibedakan baik status kepemilikan warga pribadi atau pemerintah semisal pemerintah desa dan kelurahan. Semua tetap diperlakukan sama bisa mendapat Prona dan Proda," lanjutnya.

Namun dalam proses tersebut tanah yang bisa diajukan dalam Prona dan Proda merupakan status letter C atau belum bersertifikat. Hal itu menjadi syarat mutlak sesuai ketetapan pemerintah pusat.

"Sampai sekarang masih ada tanah kas desa yang belum disertifikatkan karena masih letter C maka pemerintah desa bisa mengajukannya. Kalau tidak dimanfaatkan maka kepala desa itu sudah kebablasan tidak menaati aturan," lanjutnya. (Mam)

 

 

BERITA REKOMENDASI