Pemkab Sukoharjo Sasar Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Editor: Ary B Prass

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo melaunching program pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan Make Petan Tuma. Keberadaan program tersebut sangat penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kegiatan dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Auditorium Wijaya Utama Lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Selasa (17/5/2022).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutan sosialisasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan Make Petan Tuma dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan mengatakan, perlu diketahui bersama penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Sedangkan orang terlantar yaitu penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial yang meliputi orang yang tinggal di panti asuhan, panti jompo, panti sosial, rumah sakit jiwa, lembaga permasyarakatan, dan atau tempat penampungan lainnya.

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan jaman yang terjadi dalam masyarakat, masyarakat harus dan perlu sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian atau peristiwa yang menyangkut administrasi kependudukan. Adakalanya suatu peristiwa mengakibatkan seseorang tidak memiliki identitas bukti tertulis yang memiliki kepastian hukum. Hal ini bukan kemauan dari masyarakat tersebut, namun dapat diakibatkan karena adanya musibah yang dialami baik itu bencana alam maupun bencana sosial sehingga seseorang kehilangan identitas tertulis yang dimilikinya.

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan hambatan bagi seseorang dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan atau yang sering disebut dengan penduduk rentan administrasi kependudukan. Sebagian masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya identitas tertulis akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang belum menyadari pentingnya identitas tertulis. Dimana identitas tertulis tersebut akan berakibat hukum terhadap masyarakat itu sendiri baik mengenai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya yang menyangkut tentang administrasi kependudukan.

Dalam rangka mengatasi adanya penduduk rentan administrasi kependudukan yang saat ini masih ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemkab Sukoharjo telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelayanan Keliling Pendataan Penduduk Rentang Terpadu Bersama. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur tentang langkah Pemerintah Daerah melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan inovasi Make Petan Tuma yaitu melakukan pelayanan keliling dalam rangka pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan secara terpadu bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera memiliki dokumen kependudukan.

“Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan launching aplikasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan ini. Saya berharap semoga dengan sosialisasi ini dapat memberikan dan mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk rentan secara cepat, efektif, efisien dan mudah dan semoga kedepan tidak ada lagi penduduk rentan administrasi kependudukan di Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya.

BERITA REKOMENDASI