Pemkab Sukoharjo Siapkan Aturan Baru Penataan Toko Modern

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Pemkab Sukoharjo berencana menyiapkan aturan baru berkaitan dengan toko modern. Salah satunya yakni melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Selasa (16/8) mengatakan, aturan baru tersebut sangat diperlukan. Sebab sebagai bagian dari penataan terhadap toko modern. Sekarang Pemkab Sukoharjo tengah melakukan persiapan dengan mengupayakan formulasi untuk menampung usaha dengan modal menengah ke atas dan kecil.

Masing masing usaha nantinya diharapkan tetap bisa buka tanpa harus mematikan satu dengan lainnya. Selama ini keberadaan usaha dianggap bersaing tidak sehat dan merugikan pedagang kecil.

Pemkab Sukoharjo sebenarnya sudah memiliki aturan dalam Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun dalam pelaksanaanya justru dianggap masih belum bisa mengakomodir.
“Usaha dengan modal besar seperti toko modern tidak boleh mematikan usaha kecil seperti warung atau toko kelontong,” ujar Wardoyo Wijaya.

Usai dilakukan penutupan paksa para pemilik toko modern sempat mengajukan keberatan. Namun Pemkab Sukoharjo tetap bersikukuh dengan pendirikan dengan memberikan tindakan tegas berupa penyegelan. Mereka tidak diperkenankan membuka usahanya kembali karena telah dianggap melanggar aturan.

“Toko modern yang ditutup paksa itu karena tidak memiliki izin usaha atau izinnya telah habis,” lanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo, Sutarmo mengatakan, total secara keseluruhan toko modern se Kabupaten Sukoharjo ada sebanyak 150 unit. Sebanyak 54 toko modern diantaranya sudah ditutup paksa karena melanggar aturan. Sedangkan sisanya tetap diperbolehkan buka karena memiliki izin resmi. (Mam)

BERITA REKOMENDASI