Pemkab Sukoharjo Sisir Data Penerima Bantuan Sosial

Editor: Agus Sigit

SUKOHARJO, KRjogja.com – Pemkab Sukoharjo melakukan penyisiran data warga terdampak pandemi virus Corona. Data akan dipakai sebagai dasar penerima bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan sendiri telah disiapkan pemerintah pusat, provinsi dan daerah dan tinggal disalurkan saja. Diharapkan data bisa valid sehingga para penerima bisa menerima bantuan secara merata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Jumat (23/7) mengatakan, sumber data sudah ada bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Namun data tersebut akan dilihat kembali untuk dikakukan penyisiran. Hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan warga bisa menerima program bantuan yang disiapkan pemerintah.

Pemkab Sukoharjo melakukan penyisiran data dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Salah satunya Dinas Sosial (Dinsos). Data sudah dimiliki daerah dan akan dicek lagi dengan milik pusat dan provinsi.

“Ada banyak program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi virus Corona. Penyaluran bantuan diharapkan bisa merata sehingga warga dapat menerima dan tidak ada tumpang tindih. Artinya misal satu warga menerima banyak bantuan, disisi lain ada satu warga sangat membutuhkan justru tidak menerima bantuan. Data ini akan disisir dan dipastikan sehingga dalam penyaluran bantuan bisa merata,” ujarnya.

Widodo menjelaskan, seperti data sebanyak 30.290 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sukoharjo sudah masuk dalam data Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

KPM yang sudah terdata tersebut akan menerima bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan diberikan kepada KPM bersumber dari APBN atau pemerintah pusat.

Dari sebanyak 30.290 KPM sebanyak 8.399 KPM diantaranya sudah menerima bantuan untuk bulan Juli, Agustus dan September. Bantuan diberikan langsung oleh pemerintah melalui rekening masing-masing KPM. Penyaluran bantuan direncanakan selesai semua hingga akhir Juli nanti.

Pemkab Sukoharjo juga sudah menerima data sebanyak 55.279 KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran bantuan berupa bahan kebutuhan pokok senilai Rp 200.000 disalurkan melalui E-Waroeng pada akhir Juli nanti.

“Ada juga Bantuan Santunan Tunai (BST) untuk 50.802 KPM mulai disalurkan pada 23 Juli 2021. Masing-masing KPM menerima bantuan sebesar Rp 300.000 untuk alokasi bantuan bulan Mei dan Juni,” lanjutnya.

Widodo menambahkan, Pemkab Sukoharjo sekarang juga sudah menerima permintaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengumpulkan data warga terdampak pandemi virus Corona. Data terkait kasus positif virus Corona juga diminta. Penyisiran data nanti akan dilakukan untuk menentukan warga penerima bantuan.

“Perhitungan kebutuhan dan ketersediaan bantuan harus cermat. Pemkab Sukoharjo juga sudah taat administrasi agar tidak terjadi tumpang tindih data,” lanjutnya.

BERITA REKOMENDASI