Pemkab Sukoharjo Soroti Sungai Sering Meluap Penyebab Banjir

Editor: Agus Sigit

SUKOHARJO, KRJOGJA.com- Pemkab Sukoharjo meminta pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) serius menangani masalah banjir akibat luapan sungai. Sebab masalah sumber penyebab banjir sudah lama belum terselesaikan hingga sekarang. Disisi lain, Pemkab Sukoharjo meminta untuk diaktifkan kembali desa tanggap bencana alam karena kondisi perubahan cuaca ekstrem sekarang sering turun hujan deras yang berdampak pada kenaikan debit air sungai.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sabtu (6/11) mengatakan, masyarakat diminta waspada terhadap fenomena alam La Nina karena rawan terjadi bencana alam. Pemkab Sukoharjo juga meminta pada BBWSBS untuk serius menangani masalah banjir akibat luapan sungai. Beberapa sungai yang jadi penyebab banjir di Sukoharjo seperti Sungai Bengawan Solo, Kali Langsur, Kali Samir, Kali Siluwur.

Banjir terjadi akibat sungai tidak mampu menampung air hujan. Penyebabnya karena kondisi sungai memprihatinkan karena terjadi sedimentasi parah berupa pasir dan sampah. Disisi lain juga karena belum adanya mesin pompa penyedot air untuk membuang air limpasan.

“Keluhan seperti di Kali Langsur, sejak dulu sampai sekarang belum selesai. BBWSBS kami minta membantu menangani karena menjadi kewenangan mereka. Sedimentasi disana parah dan katanya sudah ada perencanaan tapi belum semua direalisasikan,” ujarnya.

Etik Suryani menegaskan, BBWSBS penting dilibatkan dan harus membantu menangani masalah banjir. Sebab sungai yang jadi penyebab banjir menjadi kewenangan BBWSBS. Apabila tidak ditangani maka masyarakat terdampak yang dirugikan.

“Tidak hanya rumah yang kena banjir, tapi juga pertanian tanaman padi ikut terdampak dan berpengaruh pada aktivitas masyarakat,” lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo akan meminta pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan koordinasi dengan BBWSBS secepatnya. Hal ini penting mengingat kondisi cuaca sekarang sering turun hujan deras dan rawan terjadi bencana alam. Pemicunya karena dampak fenomena alam La Nina berupa peningkatan curah hujan.

OPD yang terlibat tersebut seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lainnya. Penanganan terkait bencana alam juga melibatkan OPD lain seperti Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan Dinas Sosial (Dinsos).

“Camat, lurah dan kepala desa juga harus aktif sekarang tidak hanya memantau wilayah rawan bencana alam. Namun juga antisipasi seperti banjir dengan membersihkan saluran air. Masyarakat setempat diajak untuk selalu waspada,” lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo akan terus memantau kondisi perkembangan wilayah rawan bencana alam. Masing-masing OPD terkait juga diminta memberikan laporan rutin.

“Beberapa hal terkait dengan BBWSBS kami minta untuk diselesaikan. OPD terkait juga kami minta aktif. Sebab sumber banjir ada beberapa sungai dan kebutuhan penanganan ada banyak,” lanjutnya.

Etik Suryani juga mengingatkan, pada desa rawan bencana alam untuk mengaktifkan kembali desa tanggap bencana. Beberapa desa masuk rawan bencana alam seperti berada di dekat aliran Sungai Bengawan Solo sehingga rawan banjir dan sekitar tebing mengakibatkan rawan tanah longsor.

“Desa tanggap bencana alam diaktifkan kembali sehingga saat bencana alam datang bisa meminimalkan terjadinya korban dan penanganan cepat,” lanjutnya.

Kepala BPBD Sukoharjo Sri Maryanto mengatakan, beberapa masalah penyebab banjir yang jadi kewenangan BBWSBS memang belum terselesaikan sampai sekarang. Salah satunya seperti sedimentasi parah di Kali Langsur yang jadi penyebab banjir. Selain itu juga kebutuhan pompa air untuk menyedot air limpasan Sungai Bengawan Solo.

“Beberapa sungai rawan jadi penyebab banjir di Sukoharjo seperti Sungai Bengawan Solo dan Kali Langsur. Penanganan membutuhkan keterlibatan BBWSBS yang memiliki kewenangan,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI