Pemkot Beri Tenggat Waktu Dua Bulan SPBU Jongke

Editor: KRjogja/Gus

SOLO (KRjogja.com) – Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Jongke yang ditutup akhir Januari lalu, karena masa kontrak lahan berakhir, diketahui beroperasi kembali sejak pekan lalu. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Solo hanya memberi tenggat waktu hingga maksimal dua bulan ke depan, sebelum pengelola SPBU yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo itu, menghentikan operasional selamanya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (DPPKAD), Yosca Herman Sudrajat, menjawab wartawan, di Balaikota, Senin (19/3) mengungkapkan, pengoperasian kembali SPBU Jongke, hanya untuk menghabiskan stock Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan pertimbangan keamanan. Ketika lahan ex Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 17 di Kelurahan Pajang seluas 2.000 meter persegi itu diambil alih Pemkot Solo, serta berdampak pada penghentian operasional SPBU Jongke 24 Januari lalu, tanki penyimpanan BBM di bawah tanah memang dalam kondisi penuh.

Dari hasil konsultasi dengan pihak Pertamina, jelas Yosca, keberadaan BBM di tanki penyimpangan tersebut berpotensi memunculkan persoalan, semisal meledak karena pengaruh cuaca. Karenanya, pengelola SPBU Jongke diberi kesempatan hingga dua bulan ke depan untuk menghabiskan sisa persediaan BBM yang disebut-sebut mencapai 17 ton. "Kalau sisa persediaan habis, tidak boleh diisi kembali, dan operasional SPBU Jongke dihentikan," ujar Yosca.

Sebagaimana dikabarkan, Pemkot Solo pada Rabu (24/3) silam, mengambil alih tanah yang sejak 25 tahun lalu digunakan untuk SPBU Jongke. Pengelolaan lahan seluas 2.000 meter persegi tersebut, menurut Yosca,  pada tahun 1991 memang diserahkan kepada Edi Budi Hartono selaku pihak ketiga. Pengelolaan lahan dituangkan dalam nota perjanjian Nomor 593/1252/1991, tertanggal 19 Juni 1991 dalam jangka waktu 25 tahun. Berdasar nota perjanjian tersebut, kemudian diterbitkan sertifikat tanah HGB Nomor 17 atas nama Edi Budi Hartono pada 31 Juli 1991 yang kemudian dimanfaatkan untuk SPBU Jongke.

Terhitung sejak 1 September 2010, jelas Yosca, masa berlaku HGB telah berakhir, hingga status tanah kembali menjadi tanah negara. Sedangkan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan, berakhir pada 2 Mei 2017, dan Pemkot Solo berencana memanfaatkan lahan tersebut untuk fasilitas publik. Karenanya, Pemkot Solo melayangkan surat kepada pengelola SPBU Jongke untuk menghentikan operasional, namkun tak memperolehn respon sebagaimana mestinya, hingga akhirnya ditutup paksa dengan memasanag pagar seng di gerbang masuk dan keluar.

Rencananya, lahan bekas SPBU Jongke akan dimanfaatkan untuk mengintegrasikan Pasar Kabangan dan Pasar Jongke yang saling bersebelahan. Sambil menunggu integrasi dua pasar tradisional itu direalisasikan, jelas Yosca, pengelola SPBU Jongke diberikan kesempatan menghabiskan persediaan BBM sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadi hal tak diinginkan pada sisa BBM di dalam tanki penampungan di bawah tanah. (Hut)

BERITA REKOMENDASI