Pemkot Solo Beri Batas Waktu Dua Minggu

SOLO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi batas waktu hingga dua minggu ke depan kepada Perum Damri untuk menata ulang operasional 20 armada Batik Solo Trans (BST), menyusul temuan dugaan penyimpangan. Seharusnya, 20 armada BST bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut dioperasikan untuk melayani koridor 1 (Palur – Kartasura), namun dalam praktik lima armada diantaranya dioperasikan di Magelang, selain pula tujuh armada lain dimodifikasi untuk bus pariwisata.

Sesuai arahan Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Hari Prihatno, menjawab wartawan, di Balaikota, Senin (22/1/2018), 20 armada BST tersebut harus dikembalikan untuk melayani kebutuhan transportasi perkotaan di Solo. Apapun alasannya, pengurangan jumlah armada berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat, terutama menyangkut jeda waktu perjalanan antara armada satu dengan yang lain.

Selain itu, penggadaan 20 armada BST bantuan Kemenhub sejak awal dialokasikan untuk Pemkot Solo, guna memenuhi kebutuhan transportasi umum perkotaan. Kemudian, tambahnya, pengelolaan armada memang diserahkan kepada Perum Damri, karena Pemkot Solo belum memiliki lembaga pengelola transportasi umum. Kalaupun kemudian operasional 20 armada tersebut tak mampu menutup biaya operasional, tidak bisa merta Perum Damri mengalihkan peruntukan BST bagi kepentingan lain, dengan dalih menekan kerugian dengan sistem subsidi silang.

Di sisi lain, Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo, mengungkapkan, dalam pertemuan antara manajemen Perum Damri dengan Pemkot Solo, Senin (22/1/2018), pihak Perum Damri berjanji untuk memperbaiki kinerja pelayanan BST Koridor 1. Hanya saja, konsep perbaikan masih akan dimatangkan, serta dilaporkan hingga dua minggu ke depan. Pada prinsipnya, Pemkot Solo berkeinginan operasional 20 armada sesuai dengan peruntukan untuk melayani kebutuhan transportasi umum di Kota Solo.

Sebagaimana dikhabarkan, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo sempat mengancam untuk menarik 20 armada BST yang selama ini dikelola Perum Damri, menyusul temuan sebagian armada dioperasikan tidak sesuai peruntukan. Dalam hal ini, lima armada dioperasikan di Magelang, sedangkan tujuh armada lain dimodifikasi menjadi bus pariwisata, dengan merubah posisi tempat duduk yang berderet ke samping, menjadi berjajar menghadap ke depan.

Menjawab pertanyaan kemungkinan sanksi jika hingga dua minggu ke depan Perum Damri tidak melakukan perbaikan, diserahkan sepenuhnya kepada Walikota FX Hadi Rudyatmo. Saat pertemuan antara manajemen Perum Damri dengan Pemkot Solo, jelasnya, Walikota FX Hadi Rudyatmo tengah berdinas ke Jakarta. Meski begitu Pak Wali (maksudnya Walikota FX Hadi Rudyatmo-red) berpesan, agar seluruh armada bantuan Kemenhub dioperasikan sebagaimana mestinya.(Hut)

 

BERITA REKOMENDASI