Pemkot Solo Terjunkan Satpol PP ‘Amankan’ Rumah Djoko Susilo

SOLO, KRJOGJA.com – Sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diterjunkan untuk mengamankan rumah mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas), Djoko Susilo di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomer 70, yang kini dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.  Pengamanan lebih difokuskan pada barang-barang serta perabotan rumah tangga di dalam rumah itu, sebab tidak termasuk sebagai barang rampasan yang dihibahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemkot Solo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Yulistyanto, menjawab wartawan, di Balaikota, Kamis (19/10/2017), mengungkapkan, seluruh barang dan perabotan sudah diinventarisasi dan didokumentasikan secara detil, untuk memastikan keutuhan seluruh benda milik keluarga Djoko Susilo, dan dalam kondisi tak tersentuh. Dengan begitu, jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan, satu buah barang sekecil apapun, akan diketahui secara pasti. Barang-barang dan perabotan tersebut, diantaranya sejumlah meja dan kursi aneka model, tempat tidur beserta kasur, puluhan keramik, dan sebagainya.

Bahkan untuk pemeliharaan barang dan perabotan rumah tangga, Pemkot Solo tetap melibatkan asisten rumah tangga yang sejak awal ditugaskan keluarga Djoko Susilo merawat benda-benda tersebut. "Penjaga itu, nanti dimasukkan sebagai Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) Pemkot Solo, dengan tugas khusus mengamankan dan memelihara barang-barang milik keluarga Djoko Susilo," jelas Budi Yulistyanto.

Meski begitu dia berharap, keluarga Djoko Susilo bisa segera mengosongkan rumah berarsitektur campuran Eropa dan Jawa, kendati pemanfaatan untuk Museum Batik sebagaimana direncanakan, masih memerlukan waktu hingga beberapa bulan ke depan. Kalaupun pihak keluarga Djoko Susilo masih menunggu penyelesaian upaya hukum lanjutan, Budi mengaku dapat memahami dan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

Sebagaimana dikhabarkan, keluarga Djoko Susilo, tengah mengajukan gugatan atas penyerahan pengelolan tanah dan rumah dari KPK kepada Pemkot Solo, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dalih aset tersebut masih dalam posisi status quo. Di sisi lain, KPK meyakini tanah seluas 3.077 meter persegi beserta bangunan di atasnya, resmi menjadi barang rampasan, karena kasus korupsi pengadaan alat simulator Surat Izin mengemudi (SIM) yang membelit Djoko Susilo, telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 537 K/Pidsus/2014 tanggal 4 Juli 2014. Demikian pula proses hibah, sesuai dengan ketentuan, diantaranya melalui persetujuan presiden serta Menteri Keuangan.

Sejauh ini, Pemkot Solo tak begitu merisaukan sisa-sisa persoalan-persoalan terkait hibah, pun rencana pemanfaatan menjadi Museum Batik tetap berjalan sebagaimana rencana semula. Hanya saja, sembari menunggu seluruh sisa persoalan rampung, dalam beberapa waktu ke depan pengelolaan akan fokus pada pemeliharaan dan pengamanan fisik bangunan serta barang-barang yang tersimpan di dalamnya dari kemungkinan kerusakan ataupun kehilangan.(Hut)

 

BERITA REKOMENDASI