Pengawasan Partisipatif Pemilu, Laporan Harus dengan Bukti

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karanganyar mengingatkan para sukarelawan partisipatif agar menerapkan tata cara benar melaporkan dugaan pelanggaran. Aduan yang terbukti akan berdampak signifikann bagi pelaku.  

"Bahkan, status calon bisa dibatalkan apabila keputusan panwaslu demikian. Itu final dan mengikat, tanpa perlu pertimbangan KPU. Namun, perlu diperhatikan tata cara pelaporan benar dari masyarakat. Tidak bisa diproses kalau itu hanya kata orang," kata Anggota Panwaslu Karanganyar, Sudarsono di hadapan peserta rakor partisipatif pengawasan pemilubdi Lorin Hotel Colomadu, Selasa (19/12/2017).  

Masyarakat dapat melaporkan dugaan itu secara langsung maupun lewat saluran elektronik dengan mencantumkan identitas pelapor maupun terlapor, kronologis kejadian dan minimal dua alat bukti. Sudarsono mengatakan, laporan itu tidak boleh melebihi tujuh hari setelah kejadian.  

"Kami tidak bisa menindaklanjuti kalau kejadiannya sudah lama. Tak kalah penting, pelapor sah berusia minimal 17 tahun dan atau jika sudah pernah menikah meski belum genap 17 tahun," katanya.

Dalam rakor itu, Panwaslu mengundang pimpinan organisasi masyarakat, kepemudaan, sukarelawan bencana dan keagamaan. Mereka diminta menjadi sukarelawan pengawas lapangan yang bertugas ikut berkontribusi mewujudkan pemilu berkualitas. Panwaslu juga menawarkannya bergabung secara profesional di tim pengawas pemilu tingkat desa dan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Hal-hal yang perlu dicermati seperti politik uang, kampanye hitam, konflik horizontal, TPS rawan, pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara, dan kampanye di luar jadwal," lanjutnya.

Dilanjutkannya, pemilu berkualitas tidak hanya berdasar tingkat partisipasi masyarakat, namun juga model penanganan sengketa. Dalam hal ini, minim proses hukum maupun sanksi administratif.

Ketua Panwaslu Karanganyar, Kustawa Esye mengatakan model pengawasan partisipatif diandalkan dalam pengawasan pilbup dan pilgub serentak 2018 serta pileg dan pilpres 2019.

"Kami akan membuka pojok pengawasan. Silakan datang ke kantor panwaslu. Dibuka pula sharing di media sosial," katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI