Pengesahan Perda Berlarut-larut, Hambat Investasi Daerah

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemkab Karanganyar belum bisa merekomendasi lokasi tepat calon investor yang akan mengembangkan lahan bisnisnya. Tanpa dilandasi aturan tata ruang dan wilayah (RTRW), penentuannya bakal sulit.

“Kami masih menunggu pengesahan Perda RTRW. Revisinya masih di tingkat pemerintah provinsi. Sebenarnya, banyak yang menunggu landasan hukum itu. Terutama swasta yang akan membangun usaha di wilayah,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nunung Susanto kepada KRJOGJA.com, Senin (15/01/2018).

Ia tak menampik proses evaluasi raperda itu memakan waktu. Sejak disusun pada 2016, perubahan Perda No 1 tahun 2013 itu belum selesai sampai sekarang.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Karanganyar, Muh Indrayanto, menyampaikan perubahan aturan tata ruang wilayah dibutuhkan dalam menyesuaikan pembangunan. Seperti diketahui, wilayah Karanganyar terimbas proyek nasional seperti pembuatan jalan tol Solo-Ngawi, flyover, jembatan, bendungan dan sebagainya.

Pemanfaatan ruang di sekitar area proyek sangat memungkinkan berubah dari sebelumnya areal pertanian menjadi perdagangan, hunian dan jasa. Selain itu, peruntukan lahan membutuhkan legalisasi Perda tersebut.

“Dipetakan lokasi peternakan dan industri tersebar di beberapa kecamatan. Pemprov bertanya mengapa harus di situ. Pemprov butuh alasan konkret dan jelas. Kalau soal substansi sudah selesai September,” ujar dia.

Setelah dievaluasi pemprov, raperda RTRW dibawa ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Apabila disetujui akan dikembalikan ke Karanganyar untuk disahkan di DPRD.

Tim penyusun rancangan perda tentang perubahan perda no 1 tahun 2013 tentang RTRW Karanganyar 2013-2032 memiliki alasan kuat menata peruntukan 17 wilayah kecamatan dalam 20 tahun ke depan. Banyak hal diperdebatkan, misalnya ancaman areal persawahan di Colomadu dan Karanganyar bakal habis karena peruntukannya sekarang berganti kawasan industri. Diprediksi terjadi perluasan lahan industri dari semula 1.581,17 hektare menjadi 3.555,83 hektare hingga tahun 2032 mendatang. (Lim)

BERITA REKOMENDASI