Penghasilan Perangkat Desa Perlu Standarisasi

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menganjurkan pemerintah desa (pemdes) memberlakukan standardisasi pengupahan perangkat desa (perdes) agar besarannya diterima secara proporsional. Selama ini, kesejahteraan perdes tergantung kualitas hasil garapan tanah bengkok.

Plt Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Zulfikar Hadidh mengatakan sebagian perangkat desa cukup mujur ketika hasil bercocok tanam di tanah bengkok menggembirakan. Namun sebagian lain harus puas dengan hasil pas-pasan di tanah bengkok yang kurang potensial. Disebutnya, gaji perangkat desa dan kepala desa dihitung dari komponen penghasilan tetap, tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa, tanah bengkok, honor kegiatan serta insentif penarikan pajak dan insentif daerah.   

“Perangkat desa ini Sekdes, Kasi, Kaur dan Kadus. Mereka memperoleh Siltap (penghasilan tetap) sama sesuai jabatannya. Kecuali sekdes PNS yang tidak memperoleh tamsil (tambahan penghasilan). Yang ikut membedakan tunjangan yang dihitung dari prosentase hasil bumi tanah kas desa,” katanya kepada KRjogja.com, Minggu (18/12/2016).

Zulfikar tak memungkiri jabatan perangkat desa kaya sumber daya alam menjadi rebutan. Apalagi, masa jabatannya sampai usia 60 tahun menjanjikan kesempatan mendulang keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam desa dalam waktu tidak singkat. Hal ini bertolak belakang dengan desa miskin hasil bumi.

Lebih lanjut dikatakannya, ketimpangan itu kerap memunculkan rasa cemburu kemudian membuatnya kurang semangat bekerja. Dalam hal ini, Pemkab menganjurkan pemdes mengelola penuh aset ekonomis miliknya kemudian membagi pendapatan itu ke pegawainya sesuai porsi. Ternyata, sejumlah desa mulai menerapkan cara ini.

“Pengupahan perangkat dan sekdes dari tanah bengkok dipakai secara turun-temurun dan hal itu berlaku sampai sekarang. Bahkan Pemkab tidak bisa mengintervensinya, kecuali hanya ikut mengawasi. Kami bisa masuk ke sana sebatas pada penganggaran dari kabupaten ke desa,” lanjutnya.

Menurutnya, pergantian kepala desa dan perangkaat desa menjadi momentum tepat membenahi problem di tingkat pemerintahan itu. Mereka dituntut memiliki pandangan lebih maju untuk mengelola desa lebih baik. (R-10)

BERITA REKOMENDASI