Pentingnya Penyertifikatan, Selamatkan Aset Seribu Bidang Tanah

Editor: Agus Sigit

KARANGANYAR, KRjogja.com – Sebanyak 1.048 bidang tanah milik Pemkab Karanganyar diselamatkan dari penyerobotan dan pemanfaatan di luar kewenangan pemilik. Langkah paling nyata melalui pencacatan sertifikat hak milik secara sah.

“Kami segera melakukan aksi dan hasilnya dapat menyelamatkan 1.048 bidang tanah yang menjadi aset pemkab. Sejak Juni sudah dimulai,” beber Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Karanganyar Anton Jumantoro di sela Hari Agraria Nasional di halaman kantor BPN Karanganyar, Jumat (24/9).

Aset bersertifikat sah memberi kekuatan hukum bagi pemiliknya. Selama ini, ribuan aset milik Pemkab Karanganyar itu menjadi catatan kurang bagus oleh BPK gegara statusnya belum juga dikuatkan. Aset-aset itu berupa bidang tanah di fasilitas umum dan fasilitas sosial lingkungan perumahan, jalan, saluran irigasi, gorong-gorong dan sebagainya.

“Ini adalah bentuk dari tanggung jawab kami kepada pemerintah daerah. Kalau tidak segera diselesaikan, tanah yang menjadi aset kabupaten bisa berubah (pemanfaatannya),” ucapnya.

Bidang tanah yang sukses disertifikatkan, imbuh Anton, melebihi target yang sebelumnya diusulkan pemkab, yakni hanya 800 bidang.

“Karena konsekuensi dan komitmen bersama, maka hasilnya bisa kami lampui. Harapannya, tahun depan, semua permasalahan sertifikat aset milik pemkab bisa rampung,” terang Anton.

Lebih lanjut diterangkannya, masih tersisa sekitar 2.000 bidang tanah aset pemkab yang belum bersertifikat. Persoalan tersebut diselesaikan secara bertahap setiap tahunnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengapresiasi BPN yang telah bekerja keras dalam membantu sertifikasi aset pemkab. Selain mencegah konflik, sertifikasi menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat.

“Kami harapkan tahun depan segera selesai (aset yang belum bersertifikat). Kami tidak ingin ketika mengembangkan sesuatu, kemudian di belakang malah terjadi masalah status kepemilikan aset. Saat kepemilikannya sudah jelas, pemerintah bisa mengembangkannya sesuai rencana dasar tata ruang wilayah. Kami ingin semua aset milik pemkab bisa produktif,” beber bupati.

Terhadap aset Pemkab Karanganyar yang telah bersertifikat tersebut, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menyampaikan, akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menambah kemanfaatannya.

“Siapa saja silakan memanfaatkan aset itu sesuai zona dan tata ruangnya. Misalnya tanah persawahan milik pemda diperuntukkan pertanian. Siapa yang bekerjasa sama dengan pemkab untuk meningkatkan produksi pertanian, monggo saja. Bahkan mau disewa tempat usaha juga enggak masalah,” katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI