Perbaiki Infrastruktur, Sragen Utang Rp 200 Miliar

SRAGEN, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen berencana meminjam dana dari pihak ketiga sebesar Rp 200 miliar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Utang sebesar itu masuk dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2018 yang diajukan ke DPRD setempat.

Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat membacakan nota pengantar KUA-PPAS RAPBD 2018 dalam rapat paripurna DPRD Sragen, Kamis (12/11/2017) mengatakan, total defisit pada RAPBD 2018 yang diajukan mencapai Rp 232,7 miliar. Defisit itu akan ditutup dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp 32,7 miliar serta pinjaman pihak ketiga Rp 200 miliar.

Menurut Yuni, pinjaman pihak ketiga yang diajukan itu syaratnya harus mendapat persetujuan dewan. Dirinya optimistis wakil rakyat akan menyetujui rencana pinjaman tersebut karena untuk kemajuan Sragen. "Sebagai mitra yang baik, kami yakin teman-teman dewan akan menyetujui rencana (hutang) tersebut. Yang penting peruntukan dananya jelas," ujarnya.

Yuni menjelaskan, pinjaman sebesar itu nanti akan dipakai seluruhnya untuk program pembangunan infrastruktur, baik jalan dan jembatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya terobosan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Sragen yang kondisinya rusak. "Seperti kita ketahui, kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Makanya kami berani mengajukan pinjaman untuk mempercepat perbaikan infrastruktur," jelasnya.

Percepatan perbaikan infrastruktur, lanjut Yuni, merupakan kebutuhan mendesak sekaligus pemenuhan janji kampanye saat Pilbup lalu. Sebisa mungkin infrastuktur di Sragen harus sudah bagus selama kepemimpinannya. "Kalau dihitung, untuk memperbaiki infrastruktur di Sragen membutuhkan dana hingga Rp 1 triliun. Tapi itu akan kami lakukan bertahap. Terpenting pinjaman itu harus sudah dikembalikan sebelum saya lengser dan tidak membebani bupati berikutnya," tambahnya.

Keberanian mengajukan pinjaman ini diakui Yuni tidak lepas dari pengarahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dimana pemerintah pusat memberikan ruang seluas-luasnya bagi daerah untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.

Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto dikonfirmasi terpisah mengaku rencana pengajuan pinjaman pihak ketiga tersebut akan dibicarakan lebih lanjut di badan anggaran DPRD. Apakah nantinya disetujui atau tidak, tergantung pembahasan lebih lanjut. "Prinsipnya kami mendukung jika itu demi kebaikan dan kemajuan Sragen. Terpenting pertanggungjawaban dan peruntukannya jelas," tuturnya.(Sam)

BERITA REKOMENDASI