Percepat Pelunasan Pajak, BKD Sukoharjo Terbitkan Awal SPPT PBB 2020

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020. Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo meminta kepada semua kepala desa, lurah dan camat untuk membantu segera memberikan SPPT PBB pada para wajib pajak. Penyampaian awal diharapkan berdampak pada percepatan pelunasan pembayaran.

Kepala BKD Sukoharjo RM Suseno Wijayanto, Selasa (7/1) mengatakan, SPPT PBB tahun 2020 sudah dikeluarkan tertanggal 2 Januari 2020 lalu. BKD Sukoharjo sudah menyerahkan SPPT PBB tersebut ke masing masing kecamatan untuk selanjutnya dibagikan ke desa dan kelurahan setempat. Terakhir SPPT PBB harus segera diberikan pada para wajib pajak.

BKD Sukoharjo sejak tiga tahun terakhir sudah menerbitkan SPPT PBB sejak awal tahun atau Januari. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses penyampaian SPPT PBB dari pemerintah daerah ke masing masing para wajib pajak. Dengan demikian maka para wajib pajak diharapkan bisa langsung membayarkan kewajibannya.

Suseno mengatakan, sebelumnya proses penerbitan SPPT PBB sempat dilakukan lebih lambat pada periode Maret-April. Hal itu berdampak pada keterlambatan proses penyampaian SPPT PBB ke wajib pajak. Dampak lebih besar lainnya yakni proses pelunasan pembayaran ikut molor.

“SPPT PBB Tahun 2020 sudah kami terbitkan dan kami minta para camat, kepala desa dan lurah di Kabupaten Sukoharjo untuk segera memberikan ke para wajib pajak secepatnya,” ujarnya.

Petugas BKD Sukoharjo akan terus memantau kondisi perkembangan SPPT PBB di masing masing kecamatan, desa dan kelurahan. Sebab hingga sekarang masih banyak ditemukan SPPT PBB belum diberikan kepada para wajib pajak.

“Karena sudah diterbitkan maka jangan ditunda lagi. Segera berikan SPPT PBB ke wajib pajak agar segera dilakukan pelunasna pembayaran,” lanjutnya.

BKD Sukoharjo menarget proses pemberian SPPT PBB ke para wajib pajak bisa selerai maksimal akhir Januari ini. Selanjutnya terhitung Februari hingga sebelum jatuh tempo September mendatang semua proses pelunasan pembayaran PBB bisa terlaksana.

“Petugas kami minta aktif. Disisi lain masyarakat juga kami minta sadar segera membayar PBB begitu menerima SPPT. Selain itu khusus untuk warga perumahan juga kami minta sadar segera mengurus dan membayar pajak,” lanjutnya.

Suseno menambahkan, Pemkab Sukoharjo terus berupaya menaikan capaian pembayaran PBB setiap tahun. Sasarannya tidak hanya dari sisi nilai dan ketepatan waktu pembayaran saja, namun juga jumlah desa, kelurahan dan kecamatan. Pelunasan wajib secepatnya dilakukan dalam rangka kepatuhan terhadap pajak.

Usaha tersebut terlihat dimana pada tahun 2019 ini ada kenaikan jumlah desa lunas pembayaran PBB menjadi 96 desa. Sedangkan pada tahun 2018 lalu hanya 80 desa. Selain itu masih ada satu kelurahan yang juga mampu lunas membayar PBB sebelum jatuh tempo pada tahun ini.

Ditingkat kecamatan juga ada penambahan dari sebelumnya satu menjadi tiga kecamatan lunas pembayaran PBB. Keberhasilan tersebut semua membuat pihak desa, kelurahan dan kecamatan mendapatkan penghargaan dari Pemkab Sukoharjo.

Pemkab Sukoharjo sengaja memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap desa, kelurahan dan kecamatan yang mampu merealisasikan target. Diharapkan pada tahun kedepan ada peningkatan desa, kelurahan dan kecamatan yang lunas membaya PBB tepat waktu.

“Khusus untuk kecamatan penghargaan karena lunas membayar PBB sebelum jatuh tempo diberikan untuk Kecamatan Bulu, Tawangsari dan Polokarto,” ujarnya.

Data dari BKD Sukoharjo diketahui, realisasi PBB hingga jatuh tempo 30 September 2019 sebesar Rp 33,238 miliar. Sesuai rekapitulasi PBB per 30 September untuk Kecamatan Bulu terealisasi Rp 587.121.640  dari ketetapan Rp 587.121.640 (100%), disusul Kecamatan Tawangsari Rp 927.509.902 dari ketetapan Rp 927.509.902 (100%), Kecamatan Polokarto Rp 1.420.130.405 dari ketetapan Rp 1.420.130.405 (100%), Kecamatan Weru Rp 1.007.885.621 dari ketetapan Rp 1.016.046.199 (99,2%), Kecamatan Bendosari Rp 1.444.584.092 dari ketetapan Rp 1.545.941.682 (93,44%), Kecamatan Mojolaban Rp 1.908. 009.196 dari ketetapan Rp 2.092.290.781 (91,19%), Kecamatan Gatak Rp 843.648.437 dari ketetapan Rp 955.076.434 (88,33%).

Kemudian disusul Kecamatan Nguter Rp 1.337.590.464 dari ketetapan Rp 1.519.509.317(88,03%), Kecamatan Sukoharjo Rp 3.764.576.575 dari ketetapan Rp 4.319.731.480 (87,15%), Kecamatan Grogol Rp 12.522.134.733 dari ketetapan Rp 14.741.148.351 (84,95%), Kecamatan Kartasura Rp 6.049.981.158 dari ketetapan Rp 7.926.520.428 (76,33%), dan Kecamatan Baki Rp 1.425.343.710 dari ketetapan Rp 1.910.101.150 (74,62%). (Mam)

BERITA REKOMENDASI