Perda Pajak Daerah Tetap Berlaku

SOLO (KRjogja.com) – Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo memastikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Solo Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tetap diberlakukan setelah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan secara substansial tidak masuk dalam kategori menghambat investasi.

Menurut Walikota Pemerintah Kota (Pemkot) Solo harus berkoordinasi dengan Kemendagri guna memastikan pemberlakuan regulasi tersebut. Perda Nomor 4 tahun 2011, sama sekali tak memuat tentang retribusi tambang, sebab Solo memang tidak memiliki potensi pertambangan.

"Regulasi yang diterbitkan semasa Jokowi menjadi Walikota Solo mengatur tentang delapan pajak daerah, diantaraya pajak hotel, restoran, reklame, parkir, sarang burung walet, air tanah, hiburan, dan pajak penerangan jalan umum."

Walikota menjelaskan  delapan jenis pajak daerah itu selama ini menjadi sumber terbesar pendapatan dengan nominal sekitar Rp 250 miliar per tahun, sementara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 340 miliar.

Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan kepala negara soal nasib Perda 4 tahun 2011, Rudy telah menginstruksikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), Kinkin Sultanul Hakim, segera berkoordinasi dengan Kemendagri, guna menghindari kefakuman hukum.(Hut)

BERITA REKOMENDASI