Perhutani dan Polres Karanganyar Sinergi Cegah Karhutla

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Polres Karanganyar bersama Perum Perhutani KPH Surakarta menandatangani MoU tentang penegakan hukum dan penanganan kebakaran hutan dan ladang (karhutla) kawasan hutan Lawu. Langkah riil diawali pembuatan bak penampungan air dalam instalasi pemadaman di kompleks Telaga Madirda Ngargoyoso.

Administratur Muda Perum Perhutani KPH Surakarta, Sugi Purwanta mengaku butuh dukungan riil upaya pelestarian dan penjagaan hutan dari stakeholder, terutama kepolisian. “Perum Perhutani KPH Surakarta punya wilayah pengelolaan di 5 kabupaten. Sayangnya personel kami terbatas untuk menangani hutan milik negara itu. Yakni di Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten dan Sragen,” kata Sugi di acara penandatanganan MoU yang berlangsung di Bukit Sakura Lawu, Tawangmangu, Jumat (28/08/2020).

Terkait antisipasi Karhutla, Perhutani mengajak para stakeholdernya membuat instalasi pemadam air di area rawan kebakaran di Lawu. Dipilih titik di atas Telaga Madirda, Ngargoyoso dalam pilot project tersebut.

“Mudah-mudahan pak Kapolres dan jajaran bisa hadir saat peletakan batu pertama. Berupa bak penampung air. Dipakai sewaktu-waktu memadamkan kebakaran. Penampungan air ini tidak akan mengganggu aliran ke penduduk sekitar,” lanjutnya.

Melalui MoU itu, diharapkan tidak ada lagi kerusakan hutan Lawu akibat faktor alam maupun kesengajaan. Kehadiran Polri untuk memastikan aturan hukum ditegakkan.

Lebih lanjut dikatakan, Perhutani Surakarta mengelola area 6.000 hektare di empat kecamatan di Karanganyar. Dalam mengelolanya, Perhutani bekerja sama dengan pemerintah, sukarelawan dan masyarakat desa hutan. tujuannya pemanfaatan hutan Lawu tanpa menimbulkan kerusakan.

“MoU ini merupakan kelanjutan dari instruksi pimpinan. Yakni Kadivre dengan Kapolda Jateng,” katanya.

Kapolres Karanganyar AKBP Leganek Mawardi mengatakan MoU dengan Perhutani merupakan bentuk komitmen menjaga lingkungan dan hutan dari kerusakan alami maupun disengaja. Beberapa poin dituangkan di MoU seperti antisipasi kebakaran dan longsor. Dari aspek hukum, langkahnya bersifat yudikatif dan penegakannya.

“Sempat viral di medsos antusias yang ingin mendaki Lawu saat 17 Agustus dan 1 sura. Ini membuktikan magnet Gunung Lawu sangat besar. Kami memberikan landasan hukum supaya semua tidak ragu dan tetap semangat memelihara hutan,” katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI