Perkampungan Lebih Tertata dan Sejahtera

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Penerapan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) tak hanya menguntungkan akseptor, namun juga penduduk di kampungnya. Penyaluran bantuan infrastruktur fisik, sosial dan keagamaan-budaya bakal lebih diprioritaskan di kampung KB.  

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (P3AP2KB) Karanganyar, Any Indrihastuti kepada KRjogja.com, Minggu (17/12/2017). Sejauh ini telah dicanangkan 29 kampung KB hingga 2017. Ia memastikan perkembangan kampung-kampung tersebut membaik dari sebelumnya memiliki keterbelakangan di sejumlah bidang.

Ia mencontohkan, warga di kampung KB di Desa Plesungan, Gondangrejo kini mudah mengakses air bersih dan masuk prioritas rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Perbaikan sarana perhubungan kian pesat di daerah pinggiran itu.  

“Di desa yang dicanangkan kampung KB akan dikeroyok program lainnya dari daerah dan pusat. Kini kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Plesungan membaik. Juga ada insentif untuk pelayanan administrasi kependudukan bagi warga di kampung KB,” katanya.

Pencanangan 29 kampung KB di Karanganyar melampaui target pemerintah pusat. Terdapat lebih dari dua kampung KB di sejumlah kecamatan di Bumi Intanpari dengan kategori padat penduduk dan miskin. Teranyar, Pemkab Karanganyar mencanangkan kampung KB di Desa Balong, Jenawi.   

“Pembuatan kampung KB ini ada beberapa kriteria. Ada daerah padat penduduk, nelayan, dan miskin. Nah, Balong termasuk padat penduduk,” kata Any.

Pencanangan ini diikuti penerapan metode KB operasi pria (MoP) bagi 22 akseptor. Pemkab menyiapkan Rp 1,5 juta untuk akseptor MoP. Uang diserahkan bertahap, yakni Rp 150 ribu setelah operasi dan sisanya diserahkan bersama-sama secara seremoni.

“Pada 2016 lalu sebanyak 266 akseptor. Namun sekarang menurun menjadi 186 orang. Meski demikian, Karanganyar sudah sangat baik sehingga pantas mendapat predikat terbaik di Jawa Tengah terkait MoP,” katanya.

Any menjelaskan tidak sembarang orang dapat menjadi akseptor. Dia mengutip peraturan bupati perihal akseptor MOP. Antara lain, anaknya minimal dua, umur anak terakhir tiga tahun dan ber- KTP Karanganyar. Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mencoba meluruskan pemahaman sejumlah orang perihal KB. Menurutnya, agama pun menjelaskan tentang mengatur anak. Salah satunya perihal pengendalian nafsu.

“Itu bukan dikebiri. Ledakan penduduk kalau enggak ditata akan merugikan masa mendatang. Sulit pangan dan keterbatasan lapangan kerja,” katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI