Pertamina Sosialisasi Penukaran Bright Gas

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – PT Pertamina menyosialisasikan penukaran dua tabung elpiji ukuran 3 kilogram dengan satu tabung bright gas ukuran 5,5 kilogram ke pelaku UMKM dan industri skala rumah tangga. Penertiban pengguna bahan bakar itu supaya penyaluran subsidi tetap sasaran.

“Elpiji tiga kilo itu hanya untuk keluarga miskin. Faktanya, di luar kalangan itu juga menikmati. Makanya, kita tidak berhenti menyosialisasikannya. Khusus untuk UKM, yang semula masih memakainya, supaya beralih ke nonsubsidi bright gas. Lebih terjangkau dengan ukuran 5,5 kilogram,” kata Sales Executive Elpiji Solo Raya, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV, Adeka Sangtraga Hitapriya, Selasa (2/10).

Program penukaran tabung subsidi ke nonsubsidi ukuran standar industri rumah tangga itu disampaikan melalui sosialisasi ‘getok tular’ maupun secara resmi ke pengusaha pangkalan elpiji. Dalam hal ini, pertamina menggandeng Pemda dan Satreskrim Polres Karanganyar. Ia tak memungkiri, penyalahgunaan barang bersubsidi bersanksi hukum. Adeka menyebut Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi 800.000 tabung elpiji melon per bulan. Sedangkan alokasi bright gas atau tabung pink hanya 20 ribu tabung per bulan. Menurut dia, penyerapan tabung pink membaik setelah sosialisasinya didukung stakeholder. Terlebih, Pemda mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) beralih ke tabung pink.

“ASN, TNI, Polri jangan pakai tabung melon. Mereka bukan sasaran barang bersubsidi,” katanya.

Menurutnya, ada dua agen yang sudah menyediakan bright gas 5,5 kg, yakni PT Putra Wicaksana di Cangakan Karanganyar dan PT Tridaya Abadi manunggal Jaya di Karanganyar.

“Baru dua itu yang ready dan mereka agen elpiji nonsubsidi. Kami ingin pelan-pelan mengubah mindset pangkalan juga,” tutur dia.

Kasat Reskrim Polres Karanganyar, AKP Purbo Ajar Waskita, menjelaskan bahwa penyalahgunaan gas bersubsidi dijerat pidana. Polisi menggunakan UU No. 22/2001 tanteng Minyak Bumi dan Gas. Beberapa penyelewengan yang dapat ditindak seperti, menyimpan gas tanpa izin usaha penyimpanan, restoran yang menggunakan elpiji 3 kilogram, penyimpangan distribusi gas bersubsidi, dan pangkalan nakal.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengingatkan pangkalan dan agen tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dia juga menyinggung kebijakan untuk ASN beralih dari elpiji melon ke bright gas. (Lim)

 

 

BERITA REKOMENDASI