Perubahan Lembaga Pengelola Belum Atasi Problem Anggaran Museum

Editor: KRjogja/Gus

SOLO (KRjogja.com) – Perubahan kelembagaan pengelolaan Museum Radya Pustaka dari komite menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum, belum mampu melepaskan diri dari problem anggaran sebagaimana terjadi selama ini. Terlebih UPT Museum sebagai lembaga pengelola baru di bawah Dinas Kebudayaan, selain mengelola Museum Radya Pustaka, juga Museum Keris Nusantara yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), awal Agustus lalu.

Kepala UPT Museum, Dinas Kebudayaan, Bambang Marsudi, saat dihubungi wartawan, di kantornya, Rabu (6/9) mengungkapkan, anggaran pengelolaan kedua museum pada tahun 2017, hanya Rp 1,4 miliar. Padahal, anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji karyawan, pemeliharaan koleksi, rekening listrik, air, dan biaya operasional lainnya, sehingga dirasakan masih terlalu minim. Jika saat Museum Radya Pustaka dikelola komite, persoalan yang dihadapi seputar mekanisme penganggaran yang tidak bisa dikucurkan secara langsung, sekarang ketika berganti lembaga pengelola menjadi UPT, tetap menghadapi problem besaran anggaran.

Setidaknya, kebutuhan anggaran pengelolaan Museum Keris Nusantara dan Museum Radya Pustaka, sebesar Rp 2 miliar per tahun, dengan rincian masing-masing memperoleh alokasi Rp 1 miliar. Kendati demikian, Bambang mengaku akan mendayagunakan anggaran yang disediakan untuk mengelola kedua museum sebaik mungkin. Pada tahun anggaran 2018 depan, dapat diusulkan anggaran sesuai kebutuhan, sehigga operasional museum tak tersendat, terutama perawatan koleksi-koleksi langka untuk menghindari kerusakan.

Menjawab pertanyaan tentang pemasukan tiket masuk yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang operasional, Bambang menjelaskan, sesusai dengan mekanisme anggaran, seluruh pendapat masuk ke dalam kas daerah. Sejauh ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memang belum menetapkan target pendapatan dari Museum Keris Nusantara, sebab tiket masuk baru diberlakukan pada awal September ini.

Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Yosca Herman Soedrajat, menyebutkan, penetapan target pendapatan dari Museum Keris Nusantara, masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut. Sebagai museum baru, hingga kini belum diketahui potensi pendapatan dari tiket masuk, sehingga Pemkot Solo tidak serta merta menetapkan target pendapatan, terlebih keberadaan museum lebih sebagai fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

Diperkirakan, potensi pendapatan Museum keris Nusantara, baru dapat dihitung pada semester pertama sejak dioperasikan. Selama enam bulan itu dapat dihitung, seberapa besar arus kunjung ke museum, itupun harus mempertimbangkan variable lain, seperti musim libur sekolah yang biasanya diikuti dengan peningkatan arus kunjungan. "Penetapan target pendapatan dari Museum Keris Nusantara baru dapat dilakukan pada tahun 2018," katanya. (Hut)

BERITA REKOMENDASI